Harga Daging Masih Tinggi, Komisi B DPRD DKI Panggil BUMD Bidang Pangan


Ilustrasi - Daging sapi. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pangan. Pemanggilan ini terkait masih mahalnya harga bahan pokok di Jakarta menjelang dan pasca Lebaran Idulfitri 2022. Salah satunya harga daging sapi di pasaran.
Pasalnya ada temuan di Pasar Kelapa Gading, Jakarta Utara pedagang ada yang mematok harga daging sapi senilai Rp 180 ribu per Kilogram (Kg).
Baca Juga:
Seimbangkan Harga, Holding BUMN Pangan Jual Daging Beku Rp 85 Ribu Per Kilogram
"Dalam waktu dekat (akan memangggil BUMD Bidang Pangan), mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kita jadwalkan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
Ada tiga BUMD Bidang Pangan dan Dinas KPKP yang akan dimintai keterangan soal masih tingginya harga pangan, khususnya daging. Yakni BUMD Dharma Jaya, PT. Food Station Tjipinang Jaya, dan Pasar Jaya.
"Biasanya itu satu paket DKPKP sebagai leading sector, dengan dharma jaya, dengan FS dan Pasar Jaya. Jadi empat itu biasanya," ungkapnya.
Baca Juga:
Pemanggilan ini buntut dari kurang maksimalnya Pemprov DKI dalam pengendalian harga pangan saat hari besar keagamaan. Pasalnya dalam rapat beberapa waktu lalu, BUMD tersebut telah membuat kebijakan untuk menstabilkan harga bahan pokok.
Menurut dia, persoalan seperti ini harus secepatnya diatasi, supaya masyarakat tidak terus menjerit dengan melonjaknya harga bahan pangan.
"Kemarin dalam pembahasan persiapan Ramadan H+7 dari hari raya, kalau ada seperti ini kita lakukan pemanggilan konfirmasi masalahnya seperti apa," urainya. (Asp)
Baca Juga:
Badan Pangan Nasional Jamin Harga Stabil Jelang Lebaran, Sediakan Alternatif Daging Sapi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan
