Harga Cabai Tembus Rp 120 Ribu Per Kg, DPRD DKI Minta Pemprov Gelar Operasi Pasar

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
Harga Cabai Tembus Rp 120 Ribu Per Kg, DPRD DKI Minta Pemprov Gelar Operasi Pasar

Cabai dan bawang. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga cabai rawit merah di Jakarta menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023-2024 tak masuk akal diharga Rp 120.000 per kilogram (kg).

Harga tersebut diketahui ketika Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengecek harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin (4/12) kemarin.

Baca Juga:

Harga Cabai Mahal, Mendag Zulhas Minta Pemda Bantu Subsidi Ongkos Kirim

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemprov untuk bergerak cepat menanggapi lonjakan harga cabai di pasaran.

Menurutnya, upaya yang perlu dilakukan dengan menggelar operasi pasar demi stabilisasi harga jelang perayaan Nataru.

Berdasarkan harga pangan di situs resmi Pemprov DKI juga yakni infopangan.jakarta.go.id harga cabai keriting kini meroket dari Rp 43 ribu per kilo pada Oktober 2023 kini mencapai Rp 94 ribu perkilo, sedangkan cabai rawit merah dari Rp 65 ribu menjadi Rp 120 ribu per kilo.

"Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menurunkan harga cabai, salah satunya bisa melakukan operasi pasar agar harga cabai bisa turun," kata Suhud, yang dikutip Rabu (6/12).

Baca Juga:

Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 100 Ribu Per Kg, Mendag: Engga Apa-apa

Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena Pemprov DKI dinilai gagal menjaga rantai distribusi dan tidak adanya kesiapan dalam menghadapi momen tertentu.

"Ini terjadi karena Pemerintah gagal memangkas rantai pasok cabai dan mengatur pola tanam pertanian nasional, sehingga ketika terjadi situasi hambatan produksi, tidak ada proteksi harga pangan untuk melindungi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kenaikan harga cabai ini bukan saja menjadi persoalan Jakarta. Melainkan isu Nasional, karena mahalnya harga cabai terjadi di berbagai daerah seperti, Maluku, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau dan DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mencari solusi lonjakan harga cabai saat ini, salah satunya menyiapkan stok sebelum moment Nataru.

"Kita berharap eksekutif melakukan upaya, karena ini kan merupakan ritual setiap tahun naik. Jadi sebelum itu naik, sediakan stok yang cukup. Jadi mereka mesti melihat dimana stok cabai kurang, maka datangkan dari daerah lain atau beli cabai dan disebarkan ke masyarakat sehingga harganya turun," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Harga Cabai Rawit Tembus Rp 70 Ribu Per Kilogram

#Cabai #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Ini Yang Bikin Harga Pangan Naik Melebihi HET
Pemerintah, telah berkomunikasi dengan asosiasi petani cabai untuk mendorong peningkatan produksi untuk menjaga ketersediaan pasokan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Ini Yang Bikin Harga Pangan Naik Melebihi HET
Indonesia
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Sebanyak 292 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah pada minggu pertama Oktober. Sementara itu, cabai rawit tercatat mengalami kenaikan di 259 kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pekan Pertama Oktober, Harga Harga Alami Kenaikan 2 Sampai 9 Persen
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Bagikan