Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Ilustrasi stok beras di Gudang Bulog, Jakarta. (ANTARA/HO-Bulog)
MerahPutih.com - Harga beras di sejumlah daerah mulai menunjukkan tren penurunan pada awal September 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras di Zona I dan II mulai menurun, sementara di Zona III yang meliputi Maluku, dan Papua masih relatif mengalami kenaikan.
Jika pada akhir Agustus terdapat 214 daerah yang mengalami tren kenaikan harga beras, maka pada awal September jumlahnya menurun drastis menjadi 100 daerah. Artinya, terdapat 114 daerah yang kini mengalami penurunan harga beras.
Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, tren penurunan harga beras tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.
“Penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/9).
Baca juga:
Jaelani menekankan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan masih ada 100 daerah terutama di wilayah Zona III yang mengalami kenaikan harga beras sehingga perlu perhatian serius.
“Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dalam ekosistem perdagangan beras, termasuk memperluas jangkauan operasi pasar. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur Indonesia terus menanggung beban harga beras yang tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaelani menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, Bulog harus lebih proaktif dalam melakukan distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang rawan lonjakan harga.
“Bulog jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra. Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” tambahnya.
Baca juga:
Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri
Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan, untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.
“Komisi IV akan terus mengawal agar pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, harga beras yang tersedia di retail modern sempat mencapai Rp 90-130 per 5 kilogram. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), meminta semua pihak terkait agar secara serius dalam mengatasi permasalahan harga dan ketersediaan stok beras di pasaran agar terjangkau bagi konsumen. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP