Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar

Ilustrasi stok beras di Gudang Bulog, Jakarta. (ANTARA/HO-Bulog)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga beras di sejumlah daerah mulai menunjukkan tren penurunan pada awal September 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras di Zona I dan II mulai menurun, sementara di Zona III yang meliputi Maluku, dan Papua masih relatif mengalami kenaikan.

Jika pada akhir Agustus terdapat 214 daerah yang mengalami tren kenaikan harga beras, maka pada awal September jumlahnya menurun drastis menjadi 100 daerah. Artinya, terdapat 114 daerah yang kini mengalami penurunan harga beras.

Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, tren penurunan harga beras tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.

“Penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/9).

Baca juga:

Harga Beras SPHP Diklaim Lebih Murah Dibanding Beras Medium, Hari Ini Harga Beras Capai Rp 13.954 Per Kg Masih di Atas HET

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

Jaelani menekankan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan masih ada 100 daerah terutama di wilayah Zona III yang mengalami kenaikan harga beras sehingga perlu perhatian serius.

“Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dalam ekosistem perdagangan beras, termasuk memperluas jangkauan operasi pasar. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur Indonesia terus menanggung beban harga beras yang tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jaelani menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, Bulog harus lebih proaktif dalam melakukan distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang rawan lonjakan harga.

“Bulog jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra. Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” tambahnya.

Baca juga:

Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan

Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri

Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan, untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.

“Komisi IV akan terus mengawal agar pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, harga beras yang tersedia di retail modern sempat mencapai Rp 90-130 per 5 kilogram. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), meminta semua pihak terkait agar secara serius dalam mengatasi permasalahan harga dan ketersediaan stok beras di pasaran agar terjangkau bagi konsumen. (Pon)

#Harga Beras #Stok Beras #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang di Sumatra diduga berasal dari penebangan hutan besar-besaran. DPR mendesak Satgas PKH mengungkap pelaku utama tanpa tebang pilih.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Indonesia
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kemenhut untuk membahas banjir dan longsor di utara Sumatra, termasuk peta DAS, tutupan lahan, dan rencana reboisasi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Bagikan