Harapan MUI kepada Dewas dan Pimpinan Baru KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 21 Desember 2019
Harapan MUI kepada Dewas dan Pimpinan Baru KPK

Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap agar pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru mampu bekerja lebih baik lagi.

Menurut Anwar, kerja keras yang lebih sistematik, terencana dan terukur tentu sangat diharapkan agar KPK bisa mendapatkan kepercayaannya kembali dari masyarakat.

Baca Juga

Firli: Kalau Gaji Pegawai KPK Naik Pasti Tidak Ada Kegaduhan

"Untuk itu kehadiran dewan pengawas dalam hal ini jelas menjadi sangat penting dan strategis," kata Anwar kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (21/12).

Anwar melanjutkan, dewan pengawas yang dipimpin Tumpak Hatorangan Panggabean ini diharapkan akan dapat mendorong kinerja pimpinan KPK untuk bisa meningkat secara signifikan sehingga KPK bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan.

"Kalau selama ini KPK terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kita sangat berharap agar mereka bisa memenuhi harapan. Di mana pisau hukum itu tidak hanya terlihat tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas," jelas Anwar.

Firli Bahuri bersama pimpinan KPK saat pelantikan di Istana Negara
Ketua KPK Firli Bahuri (paling kiri) bersama pimpinan KPK saat pelantikan di Istana Negara (Foto:ANTARA)

Anwar juga meminta KPK di bawah komando Firli Bahuri menunjukkan keberanian dan independensi serta terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Baca Juga

Dukung Firli Bahuri, Sekelompok Massa Tuntut Pegawai KPK yang Tolak Jadi ASN Angkat Kaki

"Ini menjadi sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar bila KPK masih ingin dipercaya masyarakat dan oleh seluruh rakyat di negeri ini," tutup Anwar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah lima orang anggota Dewan Pengawas KPK 2019-2023 yaitu Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono dan Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Negara.

Pengucapan sumpah itu juga dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, empat orang Komisioner KPK 2015-2019, lima orang Komisoner KPK 2019-2023, mantan panitia seleksi komisioner KPK, dan para pejabat terkait lainnya.

Baca Juga

Wapres Ma'ruf Amin Minta Pimpinan KPK Baru Fokus ke Pencegahan Korupsi

Kelimanya ditetapkan sebagai Dewas KPK berdasarkan Keputusan Presiden No. 140/P tahun 2019 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas KPK 2019-2023 tanggal 19 Desember 2019. (Knu)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Majelis Ulama Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Indonesia
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memberantas korupsi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Di Hadapan MUI, Prabowo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Korupsi
Indonesia
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal dan menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Kukuhkan Pengurus MUI 2025–2030, Prabowo: Lambang Bersatunya Ulama dan Umara
Indonesia
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo menegaskan persatuan ulama dan umara menjadi fondasi perdamaian dan kemakmuran bangsa saat menghadiri pengukuhan MUI di Masjid Istiqlal.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Hadiri Acara MUI, Prabowo Tekankan Persatuan Ulama dan Umara untuk Kemajuan Bangsa
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menyebut pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi dan politik uang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Bagikan