Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Benny Rhamdani membeberkan lima kebohongan kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo. Kebohongan tersebut yang dijadikan klaim bagi kubu Daryatmo berpisah dari kubu OSO.
"Kebohongan pertama, adanya penggelapan uang partai yang besar yang dituduhkan," kata Benny di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).
Menurut dia, jika partai dalam hal ini DPP menggelapkan uang miliaran rupiah, seharusnya kubu Daryatmo melayangkan laporan ke pihak kepolisian. Pasalnya, penggelapan uang merupakan perbuatan pidana.
"Ini kalau benar ada penggelapan uang, kalau uang milik partai ini hilang, dihilangkan oleh ketua umum atau pengurus DPP, maka kenapa tidak ambil tindakan yang melaporkan untuk kasus hukum," jelasnya.
Kebohongan kedua, kata Benny, perihal kepemimpinan OSO. Kubu Daryatmo menuding dengan bahwa kepemimpinan OSO membawa Hanura ke jurang kehancuran.
Kubu Daryatmo, kata dia, menyebut kepemimpinan OSO membuat Partai Hanura lebih buruk. Sedangkan, variabel yang digunakan adalah hasil dari lembaga survei atas hasil perolehan kursi oleh Hanura sebanyak 16 kursi di tahun 2014.
"Apple to apple harusnya, kalau perolehan kursi pemilu 2014 yang 16 kursi, adalah pemilu 2019. Bukan hari ini. Itu tidak apple to apple. Itu kebohongan yang diproduksi mereka," tukasnya.
Selanjutnya, ujar Benny, kebohongan ketiga kubu Daryatmo perihal mendapat dukungan 27 DPD sehingga berkhianat ke OSO. Padahal kubu Sudding tidak didukung sebanyak 27 DPD.
"Nanti minggu akan kita buktikan, DPD 17 bahkan menjadi 19 DPD (mendukung OSO)," sambungnya.
Kebohongan kelima, jelas dia, terkait AD/ART partai. Kubu Daryatmo selalu menggunakan AD/ART yang dimanupulatif, seolah-olah agenda politik mereka ini legal.
"Mereka memanipulasi. Pasal 15 AD/ART tentang pengisian pengosongan jabatan. Kemudian Pasal 16 pergantian ketum hanya bisa dilakukan melalui munaslub. Dalam keadaan khusus. Dalam keadaan khusus itu jika misalnya Pak Wiranto itu kemarin diangkat Menko Polhukam terjadi kekosongan. Maka munaslub. Kemudian dipersyaratan munaslub diatur pasal 23, syaratnya berhalangan tetap, melakukan pelanggaran AD/ART, atau pidana, undur diri, dan mendapatkan dukungan dua pertiga DPR dan DPD," pungkasnya. (Pon)
