Haji Lulung Tegaskan Dirinya masih Berstatus Saksi dalam Kasus UPS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Haji Lulung Tegaskan Dirinya masih Berstatus Saksi dalam Kasus UPS

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) Abraham Lunggana atau Haji Lulung menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Polri (Foto: Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Usai diperiksa Bareskrim Polri, Abraham Lunggana alias Haji Lulung akhirnya angkat bicara.

Haji Lulung sudah dua kali mendatangi Bareskrim dalam status sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan UPS tahun anggaran 2014.

"Maka saya sekali lagi bukan lagi kooperatif tapi super aktif untuk berikan penjelasan," ujar Haji Lulung, di Bareskrim Polri, Kamis, (1/10).

Lulung yang juga anggota DPRD DKI dari fraksi PPP itu mengatakan dirinya tak mau terjebak dalam opini yang beredar dalam pemberitaan media.

"Apa yang kami rasakan, kami lihat dan publik rasakan artinya kepolisian RI dalam hal ini bareskrim tidak teropini dengan media. publik yang selama ini menseret saya seolah saya jadi tersangka. Jadi saya berpikir rasional bahwa polisi telah menyeleggarakan pemeriksaan berdasarkan undang- undang dan upaya itu harus kita hargai, "papar Lulung bersemangat.

"Saya ditanya sekitar 20 pertanyaan sebagai saksi dengan kasus yang ditersangkakan Alex Usman dan Zaenal di pengadilan nanti, "tambahnya.

Anggota dewan yang vokal menantang Gubernur Ahok itu menegaskan statusnya masih sebagai saksi.

"Saya jadi saksi terhadap kasus dugaan korupsi UPS di pengadilan dengan tersangka Alex dan Zaenal, yang diketahui pegawai 'negeri' atau pegawainya pak Ahok," paparnya.

Lulung menyatakan bahwa ke depan nanti, jangan ada lagi di lingkungan provinsi DKI Jakarta ada dugaan koruspi.

"Yang paling substantif buat saya bahwa sebelum 11 Agustus saya mencari Firman untuk memintar agar pembahasan RAPBD perubahan disampaikan kepada ketua komisi E. Saya juga menghadap pak Ferial meminta Firman selaku ketua komisi E melampirkan pembahasan RAPBD perubahan 2014. Kepada saya dijanjikan tanggal 12 tapi sampai rapat paripurna tanggal 13, Pak Firman ga hadir, "jelas Lulung.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam perkara kasus UPS, penyidik polri sudah menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.Keduanya kini telah mendekam di rutan polisi.(gms)

 

Baca Juga:

  1. Haji Lulung Bersedia Jadi Whistle Blower pada Kasus UPS
  2. Sambangi Bareskrim Polri, Haji Lulung Irit Bicara
  3. Tebar Pesona, Haji Lulung Sapa Pengrajin Batu Akik
  4. Unggah Foto Ibadah di Twitter, Haji Lulung: Saya Tidak Niat Pamer
  5. Haji Lulung Pamer Kekhusyukan Ibadah di Masjid Nabawi
#Kabareskrim Polri #Kasus UPS #DPRD Jakarta #Haji Lulung
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Polri Buka Kanal Aduan, Masyarakat Bisa Laporkan Penyelewengan BBM dan LPG Bersubsidi
Polri buka hotline 0821-1999-5151 untuk laporkan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Kerugian negara capai Rp 243 miliar dalam dua pekan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Bareskrim Polri Buka Kanal Aduan, Masyarakat Bisa Laporkan Penyelewengan BBM dan LPG Bersubsidi
Indonesia
Cegah Kecelakaan, DPRD DKI Minta Pengemudi Transjakarta yang belum Siap tak Bawa Bus
Sistem kontrol harus diperkuat agar keselamatan penumpang benar-benar terjamin.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Cegah Kecelakaan, DPRD DKI Minta Pengemudi Transjakarta yang belum Siap tak Bawa Bus
Indonesia
Komitmen Berantas Narkoba, Polri Jerat Eks Kapolres Bima Kota dengan Pasal Berat
Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.
Soffi Amira - Senin, 16 Februari 2026
Komitmen Berantas Narkoba, Polri Jerat Eks Kapolres Bima Kota dengan Pasal Berat
Indonesia
Bareskrim Bongkar Kasus Keterangan Palsu Akta Autentik, Pria Beristri Tipu Perempuan Ngaku belum Pernah Menikah
tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari 'kawin' menjadi 'belum kawin'.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Februari 2026
Bareskrim Bongkar Kasus Keterangan Palsu Akta Autentik, Pria Beristri Tipu Perempuan Ngaku belum Pernah Menikah
Indonesia
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas harus jadi prioritas
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Desember 2025
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
Indonesia
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Penggalangan dana akan berlangsung pada 13 Desember dalam acara Badan Kehormatan Award di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Indonesia
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 memperlihatkan Pemprov DKI menggangarkan Rp 319 miliar untuk keperluan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Aksi unjuk rasa Pekerja Hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun sirih, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Bagikan