Haji Lulung Tegaskan Dirinya masih Berstatus Saksi dalam Kasus UPS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Haji Lulung Tegaskan Dirinya masih Berstatus Saksi dalam Kasus UPS

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) Abraham Lunggana atau Haji Lulung menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Polri (Foto: Antara/Reno Esnir)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Usai diperiksa Bareskrim Polri, Abraham Lunggana alias Haji Lulung akhirnya angkat bicara.

Haji Lulung sudah dua kali mendatangi Bareskrim dalam status sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan UPS tahun anggaran 2014.

"Maka saya sekali lagi bukan lagi kooperatif tapi super aktif untuk berikan penjelasan," ujar Haji Lulung, di Bareskrim Polri, Kamis, (1/10).

Lulung yang juga anggota DPRD DKI dari fraksi PPP itu mengatakan dirinya tak mau terjebak dalam opini yang beredar dalam pemberitaan media.

"Apa yang kami rasakan, kami lihat dan publik rasakan artinya kepolisian RI dalam hal ini bareskrim tidak teropini dengan media. publik yang selama ini menseret saya seolah saya jadi tersangka. Jadi saya berpikir rasional bahwa polisi telah menyeleggarakan pemeriksaan berdasarkan undang- undang dan upaya itu harus kita hargai, "papar Lulung bersemangat.

"Saya ditanya sekitar 20 pertanyaan sebagai saksi dengan kasus yang ditersangkakan Alex Usman dan Zaenal di pengadilan nanti, "tambahnya.

Anggota dewan yang vokal menantang Gubernur Ahok itu menegaskan statusnya masih sebagai saksi.

"Saya jadi saksi terhadap kasus dugaan korupsi UPS di pengadilan dengan tersangka Alex dan Zaenal, yang diketahui pegawai 'negeri' atau pegawainya pak Ahok," paparnya.

Lulung menyatakan bahwa ke depan nanti, jangan ada lagi di lingkungan provinsi DKI Jakarta ada dugaan koruspi.

"Yang paling substantif buat saya bahwa sebelum 11 Agustus saya mencari Firman untuk memintar agar pembahasan RAPBD perubahan disampaikan kepada ketua komisi E. Saya juga menghadap pak Ferial meminta Firman selaku ketua komisi E melampirkan pembahasan RAPBD perubahan 2014. Kepada saya dijanjikan tanggal 12 tapi sampai rapat paripurna tanggal 13, Pak Firman ga hadir, "jelas Lulung.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam perkara kasus UPS, penyidik polri sudah menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.Keduanya kini telah mendekam di rutan polisi.(gms)

 

Baca Juga:

  1. Haji Lulung Bersedia Jadi Whistle Blower pada Kasus UPS
  2. Sambangi Bareskrim Polri, Haji Lulung Irit Bicara
  3. Tebar Pesona, Haji Lulung Sapa Pengrajin Batu Akik
  4. Unggah Foto Ibadah di Twitter, Haji Lulung: Saya Tidak Niat Pamer
  5. Haji Lulung Pamer Kekhusyukan Ibadah di Masjid Nabawi
#Kabareskrim Polri #Kasus UPS #DPRD Jakarta #Haji Lulung
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
Profil Komjen Syahardiantono, ‘Teman Dekat’ Kapolri yang Kini Jadi Kabareskrim Polri
Kapolri mempercayakan jabatan Kepala Bareskrim kepada Komjen Syahardiantono.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
Profil Komjen Syahardiantono, ‘Teman Dekat’ Kapolri yang Kini Jadi Kabareskrim Polri
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Indonesia
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Pemprov DKI memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya dalam rangka membantu pembangun septic tank yang dibutuhkan di beberapa tempat itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal
Indonesia
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Tarif parkir di Jakarta saat ini sudah terbilang tinggi, yakni Rp 5.000 per jam. Kenaikan tarif justru berisiko menimbulkan ketimpangan dan tidak serta-merta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
Indonesia
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Khoirudin
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Juni 2025
DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum
Bagikan