Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Para menteri dan pejabat pemerintahan diperintahkan lagi untuk tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja standar. Apalagi saat ini, kondisi dunia sedang tidak normal.
"Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (18/8).
Baca Juga:
Tarif Baru Ojek Daring Dorong Inflasi
Ia menegaskan, dunia dan semua negara menghadapi situasi yang sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan.
"Inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.
Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja hanya melihat angka makro.
"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," ungkapnya.
Inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen plus minus satu persen. Tetapi berbagai negara sudah di atas 5 persen.
"Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," ungkap Presiden.
Saat ini, ada 5 provinsi dengan tingkat inflasi paling tinggi, yaitu Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,97 persen).
"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen," ungkapnya.
Baca Juga:
Wagub DKI Klaim Inflasi Jakarta Masih Terjaga
