Gus Yahya Ngaku Jengkel NU Selalu Jadi Barang Dagangan Dalam Politik Praktis

TANTRUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Baca Juga:

Khofifah Ngaku Langkah Politiknya Tergantung PBNU

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan, Nahdlatul Ulama bukanlah alat yang bisa dipermainkan untuk kepentingan politik praktis.

"Nah ini supaya orang politisi ini tidak mempermainkan agama. NU saja kami nggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini-begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," ujar Yahya di Jakarta, Senin.

Pernyataan Yahya tersebut menanggapi adanya klaim dari partai politik maupun politisi yang mengaku telah mendapat mandat perjuangan dari PBNU dalam kontestasi politik 2024.

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengaku jengkel karena NU selalu dinilai sebagai barang dagangan dalam politik praktis, termasuk klaim-klaim merepresentasikan NU.

"Bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya tidak ada," kata dia.

Menurutnya, memang banyak warga nahdliyin yang aktif di partai politik, tetapi bukan serta-merta mewakili NU. Ia meminta agar aktor politik mengandalkan kredibilitasnya untuk meraup suara, bukan karena NU.

"Siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," katanya.

Baca Juga:

PBNU Resmikan Pondok Pesantren Pertama di Malaysia