Guna Selesaikan Masalah Banjir, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA Prioritas Normalisasi Sungai Ciliwung

MerahPutih.com - Masalah banjir masih terus menghantui masyarakat Jakarta, ketika ibu kota dilanda hujan sedang hingga lebat taupun air hujan kiriman dari Bogor Jawa Barat.

Demi menyelesaikan masalah banjir secepat mungkin, Wakil ketua komisi D DPRD DKI Jakarta M Idris mengingatkan kepada Pemprov DKI khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk prioritaskan normalisasi sungai Ciliwung. Salah satunya dengan merampungkan pembebasan lahan sepanjang 16,52 kilometer di bantaran Sungai Ciliwung.

M Idris mengungkapkan, rancangan anggaran sebesar Rp 182,7 miliar yang diajukan oleh Dinas SDA DKI harus diprioritaskan untuk program normalisasi Sungai Ciliwung. Sehingga upaya penyelesaian banjir di DKI Jakarta dapat selesai tepat waktu.

“Itu menjadi prioritas anggaran pembebasan lahan meneruskan Program Normalisasi Sungai Ciliwung tahun 2027 harus selesai semua pembebasan lahannya," ujar Idris kepada wartawan, Kamis (22/5).

Baca juga:

Arus Lalu Lintas di Jakarta Barat Macet Total Akibat Banjir

Politisi partai Nasdem ini berujar, anggaran yang diajukan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat benar-benar bisa melayani masyarakat. Khususnya, masyarakat yang terdampak Program Normalisasi Sungai Ciliwung.Sehingga, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saya beeharap Dinas SDA DKI Jakarta dengan jumlah anggaran tersebut dapat menyelesaikan pembebasan lahan tersebut.

Perencanaan harus matang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan dengan kondisi di lapangan," ungkap Idris.

Baca juga:

Legislator PSI Kritik Kegagalan Pemprov DKI Tangani Banjir

Sementara itu, Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 182,7 miliar berkaitan dengan percepatan Program Normalisasi Sungai Ciliwung yang ditargetkan selesai pada 2027.

Tentu hal itu sesuai dengan mandat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

"Mohon berkenan tetap akan kami sesuaikan dengan kemampuan kami menyerap sampai dengan akhir tahun 2025 ini," ucapnya. (Asp)