Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2020 yang ditandatangani Jokowi pada 20 Juli 2020. Sebagai gantinya, dibentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Netty Prasetiyani menyatakan, pembubaran Gugus Tugas Penanganan COVID-19 jangan hanya bersifat formalitas. Jangan sampai publik melihat bahwa penanganan oleh pemerintah hanya sekadar ganti istilah, ganti lembaga, menambah jubir dan influencer.
Baca Juga:
Bentuk Komite, Pemerintah Klaim Sinergikan Ekonomi dan Penanganan COVID-19
"Tetapi COVID-19 di Indonesia tetap tidak teratasi, bahkan sekarang sudah menyalip kasus positif di negara asalnya," ungkap Netty kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/7).
Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini mengatakan, sebelum dibentuknya komite itu, posisi Gugus Tugas sangat strategis karena memegang rentang kendali koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Sekarang, dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil di dalam struktur Komite, makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung menitikberatkan pada masalah ekonomi bukan kesehatan.
"Pantas saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini terasa setengah hati. Dampaknya, rumah sakit kewalahan karena kurangnya daya dukung sarana, alat dan bahan kesehatan sehingga tenaga kesehatan berguguran satu per satu," ujar wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini.
Baca Juga:
KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada Serentak dengan Penerapan Protokol COVID-19
Kondisi di masyarakat juga saat ini semakin memprihatinkan. Pembangkangan masyarakat seperti mengabaikan protokol kesehatan, menolak dijemput ke layanan kesehatan, menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19 menjadi pemberitaan sehari-hari.
Netty meminta pemerintah tidak bermain-main dengan COVID-19. Pemerintah diminta membuat kebijakan berbasis kesehatan dan meyakinkan masyarakat dengan menunjukkan kekuatan.
"Jangan salahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada herd immunity, membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi COVID-19 karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
