Gudang Kurang Luas Tampung Logistik, KPU Solo Terpaksa Sewa Gedung

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 24 November 2023
Gudang Kurang Luas Tampung Logistik, KPU Solo Terpaksa Sewa Gedung

Komisioner KPU Solo mengecek logistis Pemilu 2024 di gudang kantor KPU Solo, Jumat (24/11). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo berencana menyewa bangunan baru sebagai gudang penyimpanan barang logistik Pemilu 2024. Hal itu dilakukan karena gudang yang berada di kantor KPU dirasa kurang untuk menampung menampung semua logistik.

Ketua KPU Solo, Bambang Christanto mengatakan, idealnya untuk Gudang logistik memiliki luas bangunan sekitar 1.200 meter persegi. Namun, di gudang logistik yang dimiliki KPU luasnya hanya 570 meter persegi.

Baca Juga

KPU RI Klaim Logistik Pemilu Tahap Pertama Sudah Dikirim ke Kabupaten-Kota

“Atas dasar itu kami memerlukan gudang baru dengan menyewanya,” kata Bambang, Jumat (24/11).

Dia menjelaskan gudang tersebut berada tak Jauh dari Pasar Legi Solo, tepatnya di Jalan Jageran No. 18 RT 03 RW 05 Kelurahan Ketelan, kecamatan Banjarsari. Di mana lokasi ini memiliki luas tanah 649 meter persegi dengan luas bangunan 992 meter persegi.

“Nilai sewa dari bangunan tersebut sebesar Rp 412 juta untuk masa sewa selama dua tahun,” katanya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Coret Gibran dari Cawapres

Dia mengatakan untuk semua gudang logistik dijaga dan dipasangi CCTV dan lampu penerangan. Saat ini, logistik yang telah masuk ke KPU Surakarta antara lain kotak suara, bilik suara, tinta, serta kabel ties dan alat tulis.

Sedangkan tanda pengenal, gembok dan tali masuk ke logistik tahap kedua. Surat suara tanggal 12 hingga 13 November baru naik tahapan cetak.

Untuk kesiapan logistik pada Pemilu 2024 di Solo, kata dia, menyesuaikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 439.009 lembar dan ketentuan masing-masing TPS ditambah 2 persen atau 9.407 lembar. Kemudian diakumulasi jumlah pemilih tetap di semua TPS di Kota Solo, ada 448.656 surat suara yang akan disiapkan.

“Termasuk jumlah pemilihan DPRD di Kota Surakarta daerah pemilihan ada lima. Kita memastikan untuk penyimpanan logistik hingga saat ini, masih aman karena dilengkapi CCTV dan antisipasi musim hujan juga disiapkan,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga

Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan