Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 09 Agustus 2025
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (foto: dok Pemprov DKI).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (9/8).

Taman ini akan menjadi kawasan terpadu yang menghubungkan tiga taman legendaris, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser. Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi destinasi hijau sekaligus ikon baru Jakarta yang sarat nilai sejarah.

Pramono menyampaikan bahwa pembangunan taman ini merupakan wujud komitmen Jakarta dalam menjaga warisan sejarah, budaya, dan lingkungan hidup.

“Baru saja kami melakukan groundbreaking revitalisasi Taman Bendera Pusaka yang dilaksanakan secara sederhana dan singkat agar tidak memicu aksi massa. Semuanya berjalan dengan baik," ungkapnya.

Baca juga:

Megawati dan Pramono Tinjau Taman Langsat, Ada Poster Groundbreaking Taman Bendera Pusaka

Didemo Pedagang Barito, Pramono Tunda Groundbreaking Pembangunan Taman Bendera Pusaka

Pramono menegaskan, pembangunan Taman Bendera Pusaka bertujuan menghidupkan kembali fungsi ruang terbuka hijau sebagai ruang ekologi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.

Ketiga taman yang akan digabung ini memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Jakarta Selatan, serta menjadi bagian integral dari identitas kawasan.

Taman juga akan dilengkapi berbagai fasilitas menarik untuk warga, seperti sarana olahraga padel dan tenis yang dapat diakses secara gratis. Revitalisasi Taman Bendera Pusaka dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ini merupakan tanggung jawab saya untuk menjadikan Jakarta lebih baik, lebih indah, tamannya lebih luas. Ketika orang melihat hasil akhirnya, saya yakin mereka akan merasakan kenyamanan saat berkunjung ke sana," ucapnya.

Baca juga:

Dispora DKI Jakarta akan Garap Fasilitas Olahraga di Taman Bendera Pusaka

Pengamat Ingatkan Gubernur Pramono Jangan Hanya Tata Taman Bendera Pusaka, Tapi Juga Trotoarnya

Terkait proses relokasi pedagang, Gubernur Pramono menyatakan, Pemprov DKI berkomitmen memberikan kemudahan bagi para pedagang. Sebanyak 137 pedagang akan direlokasi ke kawasan Lenteng Agung.

"Saya sudah mendengar bahwa semua pedagang telah menandatangani kesediaan untuk direlokasi. Namun, persoalan ini tentu bukan sekadar soal pemindahan. Sebagai gubernur, saya bertanggung jawab penuh, karena pembangunan Taman Bendera Pusaka ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tegasnya.

Untuk mendukung fungsi taman sebagai bagian dari penanganan banjir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan membangun infrastruktur pendukung, seperti pintu air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saringan sampah, dan perangkap sedimen (sediment trap).

"Taman ini juga akan difungsikan untuk penanganan banjir karena kawasan ini tergolong rawan banjir. Jadi manfaatnya tidak hanya keindahan, tetapi juga untuk pengendalian banjir," jelasnya.

Selain itu, Taman Bendera Pusaka akan menjadi ruang belajar luar ruangan, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami pentingnya simbol negara dan nilai-nilai persatuan.

Fasilitas taman meliputi ruang ekspresi seni, perpustakaan, taman bermain anak, hingga area olahraga agar warga dapat memanfaatkan ruang publik ini untuk beragam aktivitas. (Asp)

#Taman Bendera Pusaka #APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Penanganan banjir yang reaktif tidak lagi relevan untuk Jakarta yang menghadapi tantangan banjir dan rob secara rutin.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
UMP Jakarta 2026 kini naik sebesar 6,17 persen, yakni menjadi Rp 5.729.876. Hal itu disepakati Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
Indonesia
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Gubernur menekankan bahwa fenomena kesibukan kantor hanya untuk menghabiskan sisa anggaran di bulan Desember harus segera diakhiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Indonesia
Pemprov DKI Berangkatkan 27 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera, Hasil Kolaborasi OPZ dengan IPCN
Pemprov DKI kirim lagi bantuan ke korban bencana Sumatera.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Pemprov DKI Berangkatkan 27 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera, Hasil Kolaborasi OPZ dengan IPCN
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Sudah Diputuskan, Diumumkan Pramono Besok
"Yang jelas saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya. Itu saja, tapi angkanya besok diumumkan," kata Pramono soal Upah Mininum Provinsi (UMP) Jakarta 2026
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Sudah Diputuskan, Diumumkan Pramono Besok
Indonesia
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025 dan berlaku untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Indonesia
Tanpa Pesta Kembang Api, Perayaan Malam Pergantian Tahun di Jakarta Sederhana Diisi Doa Bersama utuk Korban Bencana
Pemprov DKI akan kembali membuka donasi selama perayaan malam Tahun Baru 2026 yang ditujukan bukan hanya untuk korban bencana Sumatera, namun juga untuk warga terdampak bencana banjir bandang di sejumlah daerah Jawa Tengah, serta bencana di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Tanpa Pesta Kembang Api, Perayaan Malam Pergantian Tahun di Jakarta Sederhana Diisi Doa Bersama utuk Korban Bencana
Indonesia
Pramono Larang Pihak Swasta Pesta Kembang Api saat Perayaan Malam Pergantian Tahun
Larangan ini sebagai bentuk empati atas musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumateta Barat (Sumbar).
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Pramono Larang Pihak Swasta Pesta Kembang Api saat Perayaan Malam Pergantian Tahun
Bagikan