Gubernur Jatim Tingkatkan Kesejahteraan Desa dengan "Specific Grant"

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan kebijakan transfer penyaluran dana desa menggunakan specific grant atau bentuk dana yang bersifat khusus untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

"Dengan pola itu pasti berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat desa," kata Soekarwo di Surabaya, Jumat (7/7).

Menurut dia, dengan pola specific grant, alokasi dana desa bisa dibagi menjadi 60 persen pembangunan fisik dan 40 persen lainnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daya beli masyarakat.

"Jalan-jalan desa banyak yang dipaving, namun pavingnya beli di kota sehingga dananya justru pindah ke kota. Seharusnya dana desa ini bisa memberikan banyak efek bagi masyarakat desa setempat," ucapnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya juga mengatakan, implementasi penyaluran dana desa selama ini menggunakan metode block grant yang diserahkan kepada kepala desa (kades) sehingga pengalokasiannya dominan untuk pembangunan infrastruktur atau fisik, namun di sisi pemberdayaan masyarakat relatif kecil.

Berdasarkan survei yang dilakukan Presiden di Tuban, kata dia, sebanyak 82 persen dana desa digunakan untuk pembangunan fisik, bahkan di Jatim hampir 84 persen untuk fisik.

Selain itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengusulkan agar kades tidak lagi menjadi penanggung jawab utama anggaran karena tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat dapat terganggu.

"Serahkan saja sekretaris desa (sekdes) selaku aparatur sipil negara (ASN). Dana desa di Jatim sudah ditransfer ke 30 kabupaten/kota, namun belum diketahui pasti berapa realisasinya. Oleh sebab itu maksimalkan peran sekdes untuk membantu administrasi pertanggungjawaban dana desa," katanya.

Sumber: ANTARA