Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gubernur Anies Beri Dana Hibah Parpol di DKI Mencapai Rp 27,5 Miliar

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 06 Oktober 2022
Gubernur Anies Beri Dana Hibah Parpol di DKI Mencapai Rp 27,5 Miliar

Gubernur Anies Baswedan Berikan Dana Hibah untuk 10 Parpol di Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ada sebanyak 10 partai politik (Parpol) di DKI Jakarta mendapatkan dana hibah tahun anggaran 2021. Adapun dana Parpol yang dikucurkan Pemerintah DKI sebesar Rp 27,5 miliar.

Dana ini langsung diterima para Parpol yang berhasil mengirimkan kadernya menjadi Anggota DPRD DKI.

Baca Juga:

Penumpang Keluhkan Sistem Baru TransJakarta, Anies Colek Direksi

Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dana hibah itu bisa dimanfaatkan parpol dalam berkegiatan. Salah satu yang ia harapkan dilakukan oleh para parpol adalah melakukan pendidikan politik.

"Manfaatkan untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan yang seperti ini sampaikan tentang kesadaran proses politik," ujar Anies di Balai Kota, Kamis (6/10).

Nantinya juga, kata Anies, dana ini bisa pakai untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab, keterlibatan publik dalam kegiatan politik begitu penting dalam menentukan mutu kebijakan.

"Karena kita menyadari bahwa aktifnya warga di dalam mengartikulasikan aspirasi aktifnya warga di dalam memantau proses politik itu akan berdampak pada peningkatan mutu dari pengambilan kebijakan mutu oleh partai politik," urainya.

Pendidikan politik ini juga disebutnya penting agar masyarakat bisa lebih dewasa dalam menyikapi kontestasi politik yang akan datang. Ia berpesan agar nantinya boleh saja ada kubu yang berseberangan dan bersaing tapi setelahnya harus kembali bersatu demi kebaikan bersama.

"Saya tadi menyampaikan pentingnya bagi kita untuk memandang satu sama lain di dalam proses tadi tidak sebagai musuh tetapi sebagai lawan lawan hebat terhadap teman berpikir," pungkasnya.

Berikut rincian penyaluran dana hibah untuk 10 Parpol di DKI;

1. PDI Perjuangan DKI Jakarta Rp 6.681.620.000 atau Rp 6,6 miliar.

2. Partai Gerindra DKI Rp 4.678.965.000 atau Rp 4,6 miliar.

3. DPW PKS DKI Rp 4.585.025.000 atau Rp 4,5 miliar.

4. PSI DKI Jakarta Rp 2.022.540.000 atau Rp 2 miliar.

5. Partai Demokrat DKI Rp 1.932.170.000 atau Rp 1,9 miliar.

6. PAN DKI Jakarta Rp 1.879.410.000 atau Rp 1,8 miliar.

7. Partai NasDem DKI Jakarta Rp 1.548.950.000 atau Rp 1,5 miliar.

8. PKB DKI sebesar Rp 1.541.060.000 agau Rp 1,5 miliar.

9. Partai Golkar DKI Jakarta Rp 1.501.230.000 atau Rp 1,5 miliar.

10. PPP DKI Jakarta Rp 884.175.000 atau Rp 884 juta. (Asp)

Baca Juga:

Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria

#Anies Baswedan #Gubernur DKI Jakarta #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Tak Terprovokasi, Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu Suku
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bentrokan di Matraman tidak boleh dikaitkan dengan isu suku atau etnis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Tak Terprovokasi, Bentrokan Matraman Jangan Dibawa ke Isu Suku
Indonesia
Kondisi SDN Srengseng Sawah 15 Setelah Ancaman Bom, Sekolah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas belajar di SDN Srengseng Sawah 15 kembali normal setelah ancaman bom dipastikan tidak terbukti.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Kondisi SDN Srengseng Sawah 15 Setelah Ancaman Bom, Sekolah Kembali Normal
Indonesia
Progres LRT Jakarta Fase 1B Tembus 95 Persen, Pramono Targetkan Beroperasi Agustus 2026
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B hampir rampung. Progres proyek telah mencapai 95 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 dengan rute baru hingga Manggarai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Progres LRT Jakarta Fase 1B Tembus 95 Persen, Pramono Targetkan Beroperasi Agustus 2026
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Viral Denda Rp 500 Ribu karena Ganjil Genap di Tol, Simak Penjelasan Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada aturan baru ganjil genap di jalan tol. Ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2019.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juni 2026
Viral Denda Rp 500 Ribu karena Ganjil Genap di Tol, Simak Penjelasan Pramono
Indonesia
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus, Gubernur Pramono: Nilai Investasi Mencapai Rp 12,5 Triliun
Rute LRT Velodrome-Manggarai ini akan diperpanjang hingga Dukuh Atas.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus, Gubernur Pramono: Nilai Investasi Mencapai Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Gubernur Pramono Resmikan Penataan Jalan Rasuna Said, Kini Memiliki Wajah Baru yang Nyaman
Jalan Rasuna Said kini menjadi ikon baru yang lebih rapi dan tertata, nyaman bagi kendaraan, pengguna transportasi umum, pejalan kaki, hingga penyandang disabilitas.
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
Gubernur Pramono Resmikan Penataan Jalan Rasuna Said, Kini Memiliki Wajah Baru yang Nyaman
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Bagikan