Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Partai Golkar menyatakan belum saatnya DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas soal pagar bambu di perairan laut Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang dapat diselesaikan di tingkat eksekutif.
"Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya," ujar Sarmuji, Rabu (22/1).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pihak terkait juga dirasa perlu mengidentifikasi lebih dahulu soal pagar laut itu.
Baca juga:
DPR Desak Pemerintah Investigasi Legalitas Izin Hingga Studi AMDAL Pagar Laut Bekasi
"Baru kalau memang diperlukan, hasil identifikasi masalahnya itu memang betul-betul diperlukan baru kita berpikir ke sana. Tapi hingga saat ini rasanya belum," ujarnya.
Sarmuji mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil pendalaman yang dilakukan Komisi IV DPR ke KKP terkait kemunculan pagar laut itu.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan supaya pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang itu dibongkar.
"Kan Pak Presiden (Prabowo) sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen presiden terhadap aspek tata lingkungan dan keberpihakan pada nelayan," tambah Sarmuji.
Baca juga:
Nelayan Ketiban Rezeki Jutaan Rupiah Antar Penumpang Menuju Lokasi Pagar Laut
Sebelumnya, Selasa (21/1), Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut dalang yang menyebabkan adanya pagar laut di pantai utara kawasan Tangerang, Banten.
Dia mengatakan keberadaan pagar laut di pesisir Banten tersebut telah membuat kegaduhan di publik. Tak hanya berimbas pada berbagai isu liar, pagar laut tersebut juga akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal pemberian izin pengelolaan ruang laut, tanah, hingga penegakan hukum.
