Golkar Tak Bisa Paksakan Gerindra Cs Terima Perppu Ormas Jadi UU

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 23 Oktober 2017
Golkar Tak Bisa Paksakan Gerindra Cs Terima Perppu Ormas Jadi UU

Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kanan) bersama Sekjen Partai Golkar Zainudin Amali (kedua kiri) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (24/5). (Foto: Antara/Fanny Oktavianus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali mengaku tak bisa memaksakan fraksi-fraksi Partai Politik di luar pemerintahan untuk menerima Perppu Ormas dijadikan undang-undang dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna nanti.

"Kita tidak bisa menyuruh bahwa semua orang harus setuju dan semua orang harus menolak," katanya di Komplek Parlemen, Senin (23/10).

Politisi Partai Golkar itu mengaku sudah mendengar adanya beberapa fraksi yang akan menolak perppu ormas. Mereka antara lain fraksi PKS, Gerindra dan PAN.

"Teman-teman sudah bisa menyimpulkan dari berbagai variasi keinginan dan permintaan tetapi sudah bisa disimpulkan dari frkasi-fraksi," jelas Amali.

Meski begitu, Amali mengakui pemerintah sangat terbuka jika hasil rapat menghasilkan opsi bagi pemerintah untuk melakukan revisi Perppu Ormas. Namun, revisi dilakukan setelah Perppu Ormas disahkan sebagai undang-undang.

"Jaminan revisi terjadi di Paripurna. Kalau di komisi kami bisa mengawal. Kesepakatan bisa kami buat. Bahkan bisa tertulis," jelasnya. (Ayp)

Baca juga berita terkait dalam artikel berikut: Ini Alasan GP Ansor Dukung Penuh Perppu Ormas

#Perppu Ormas #Undang-Undang #Komisi II DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers
Iwakum meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas pasal perlindungan wartawan. Iwakum punya kedudukan hukum untuk mengajukan hal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers
Indonesia
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Komisi II DPR: Pilkada Harus Lewat DPRD
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Komisi II sebut usulan Cak Imin sah untuk dikaji dan bisa dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakat Atur Hak Impunitas Advokat di RUU KUHAP
DPR dan pemerintah sepakat mengatur hak impunitas advokat di RUU KUHAP.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
DPR dan Pemerintah Sepakat Atur Hak Impunitas Advokat di RUU KUHAP
Indonesia
Martin Tumbelaka: Jangan Sampai Ada Kasus Sambo Jilid 2 di Kematian Brigadir Nurhadi
Dua anggota Propam Polda NTB menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir M Nurhadi
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Martin Tumbelaka: Jangan Sampai Ada Kasus Sambo Jilid 2 di Kematian Brigadir Nurhadi
Bagikan