Golkar Dinilai Dalam Posisi Dilema

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Juni 2023
Golkar Dinilai Dalam Posisi Dilema

Kader Golkar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan arah koalisi, setelah satu persatu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo, yang diusung PDIP.

Posisi Partai Golkar sekarang ini dinilai berada di tengah jalan atau kondisi dilema untuk menentukan ke poros koalisi mana akan berlabuh dalam memberikan dukungan menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

Baca Juga:

Golkar Mantapkan Persiapan Pemilu

Pengamat politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul menilai, kematangan politik Golkar tengah diuji. Golkar mesti memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendukung Prabowo Subianto atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung Anies Baswedan.

"Elite Golkar mesti berpikir lebih keras lagi, apakah akan tetap membangun KIB ataukah berkoalisi dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan dengan Bacapres Anies. Ataukah mengajak Prabowo untuk membentuk berkoalisi baru," ujar Najmuddin saat dikonfirmasi, Sabtu (4/6).

Menurut Najmuddin, bergabungnya Golkar ke koalisi Prabowo Subianto sangat lah mungkin terjadi, terlebih partai berlambang pohon berigin itu mempunyai sejarah bersama di Pilpres 2014.

Ia menyebut, tidak akan sulit bagi Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Nasdem, Demokrat dan PKS. Sebab, Airlangga sudah pernah melakukan pertemuan dengan elite-elite di koalisi tersebut.

"Sedangkan pintu koalisi dengan Partai Gerindra pengusung Prabowo juga sangat memungkinkan bagi Golkar. Apalagi Golkar merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2014 lalu," urainya. (Asp)

Baca Juga:

PPP Sebut Nasib KIB Ditentukan oleh PAN dan Golkar

#Pemilu #Pilpres #Pileg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan