Golkar Dinilai Dalam Posisi Dilema

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Juni 2023
Golkar Dinilai Dalam Posisi Dilema

Kader Golkar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan arah koalisi, setelah satu persatu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo, yang diusung PDIP.

Posisi Partai Golkar sekarang ini dinilai berada di tengah jalan atau kondisi dilema untuk menentukan ke poros koalisi mana akan berlabuh dalam memberikan dukungan menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

Baca Juga:

Golkar Mantapkan Persiapan Pemilu

Pengamat politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul menilai, kematangan politik Golkar tengah diuji. Golkar mesti memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mendukung Prabowo Subianto atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung Anies Baswedan.

"Elite Golkar mesti berpikir lebih keras lagi, apakah akan tetap membangun KIB ataukah berkoalisi dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan dengan Bacapres Anies. Ataukah mengajak Prabowo untuk membentuk berkoalisi baru," ujar Najmuddin saat dikonfirmasi, Sabtu (4/6).

Menurut Najmuddin, bergabungnya Golkar ke koalisi Prabowo Subianto sangat lah mungkin terjadi, terlebih partai berlambang pohon berigin itu mempunyai sejarah bersama di Pilpres 2014.

Ia menyebut, tidak akan sulit bagi Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Nasdem, Demokrat dan PKS. Sebab, Airlangga sudah pernah melakukan pertemuan dengan elite-elite di koalisi tersebut.

"Sedangkan pintu koalisi dengan Partai Gerindra pengusung Prabowo juga sangat memungkinkan bagi Golkar. Apalagi Golkar merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2014 lalu," urainya. (Asp)

Baca Juga:

PPP Sebut Nasib KIB Ditentukan oleh PAN dan Golkar

#Pemilu #Pilpres #Pileg
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - 2 jam, 57 menit lalu
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan