GMKI Minta IKN Nusantara Harus Cerminkan Nilai Pancasila

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Februari 2022
GMKI Minta IKN Nusantara Harus Cerminkan Nilai Pancasila

Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah kalangan mengusulkan berbagai kriteria dan harapan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satunya, datang dari kelompok pelajar di tanah air yang ingin agar pembangunan IKN tidak sekedar proyek biasa.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai, pembangunan ibu kota harus mengusung konsep smart city. Artinya kehidupan manusia selaras dengan alam, menumbuhkan ekonomi dengan melahirkan inovasi, dan teknologi.

Baca Juga:

Jokowi Lantik Kepala IKN Nusantara dari Nonparpol Pekan Depan

"Termasuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara," kata Ketum GMKI Jefri Gultom kepada wartawan, Rabu (23/2).

Jefri memaparkan, ada tiga poin penting dalam menjalankan pembangunan ibu kota negara yang baru. Pertama, pembangunan fisik ibu kota dijalankan dengan tiga prinsip yakni efesien, vertikal, dan aksesibilitas.

Jefri menjelaskan, Kalimantan Timur merupakan daerah tingkat aktivitas gempa yang sangat rendah serta memiliki daya dukung tanah yang baik untuk bangunan gedung bertingkat tinggi.

Gedung perkantoran dan pusat bisnis ibu kota harus vertikal, gedung bertingkat tinggi sampai ratusan lantai dan mengusung smart building.

"Sehingga pemanfaatan lahan untuk area hijau lebih banyak" ujar Jefri selaku mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia tersebut.

Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan dan pusat ekonomi harus terintegrasi dan memanfaatkan teknologi modern agar masyarakat hidup produktif.

"Sebagai contoh di Singapura, stasiun MRT langsung terintegrasi didalam gedung, pusat bisnis dan bandara," katanya.

Kedua, lanjut ia, diperlukan pembangunan institusi pendidikan yang banyak untuk menunjang pembangunan yang keberlanjutan.

"Dengan hadir kampus modern, lahirnya sarjana yang kreatif dan inovatif dapat mempercepat pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran di ibu kota negara," katanya.

Peta kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)
Peta kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ia berharap, membangun pusat rekreasi yang dekat alam seperti wisata laut, sungai dan ecoforest. Karena, pentingnya keselarasan manusia dengan alam dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

"Ketiga, pembangunan ibu kota baru harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan melibatkan peran masyarakat dalam sektor sosial, politik, ekonomi, dan budaya," jelas Jefri.

Selain itu, perlu didorong aktivitas ekonomi dengan prinsip gotong rotong melalui pengusaaan lahan oleh masyarakat. Serta memberikan kesempatan kepada investor lokal untuk membangun industri baik dalam bidang pertanian, jasa dan industri manufaktur.

"Dengan demikian, pembangunan ibu kota akan menjadi penggerak ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," terang Jefri. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

#IKN Nusantara #UU IKN #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - 2 jam, 16 menit lalu
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Bagikan