GMKI Minta IKN Nusantara Harus Cerminkan Nilai Pancasila
Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Sejumlah kalangan mengusulkan berbagai kriteria dan harapan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satunya, datang dari kelompok pelajar di tanah air yang ingin agar pembangunan IKN tidak sekedar proyek biasa.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai, pembangunan ibu kota harus mengusung konsep smart city. Artinya kehidupan manusia selaras dengan alam, menumbuhkan ekonomi dengan melahirkan inovasi, dan teknologi.
Baca Juga:
Jokowi Lantik Kepala IKN Nusantara dari Nonparpol Pekan Depan
"Termasuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara," kata Ketum GMKI Jefri Gultom kepada wartawan, Rabu (23/2).
Jefri memaparkan, ada tiga poin penting dalam menjalankan pembangunan ibu kota negara yang baru. Pertama, pembangunan fisik ibu kota dijalankan dengan tiga prinsip yakni efesien, vertikal, dan aksesibilitas.
Jefri menjelaskan, Kalimantan Timur merupakan daerah tingkat aktivitas gempa yang sangat rendah serta memiliki daya dukung tanah yang baik untuk bangunan gedung bertingkat tinggi.
Gedung perkantoran dan pusat bisnis ibu kota harus vertikal, gedung bertingkat tinggi sampai ratusan lantai dan mengusung smart building.
"Sehingga pemanfaatan lahan untuk area hijau lebih banyak" ujar Jefri selaku mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia tersebut.
Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan dan pusat ekonomi harus terintegrasi dan memanfaatkan teknologi modern agar masyarakat hidup produktif.
"Sebagai contoh di Singapura, stasiun MRT langsung terintegrasi didalam gedung, pusat bisnis dan bandara," katanya.
Kedua, lanjut ia, diperlukan pembangunan institusi pendidikan yang banyak untuk menunjang pembangunan yang keberlanjutan.
"Dengan hadir kampus modern, lahirnya sarjana yang kreatif dan inovatif dapat mempercepat pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran di ibu kota negara," katanya.
Ia berharap, membangun pusat rekreasi yang dekat alam seperti wisata laut, sungai dan ecoforest. Karena, pentingnya keselarasan manusia dengan alam dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.
"Ketiga, pembangunan ibu kota baru harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan melibatkan peran masyarakat dalam sektor sosial, politik, ekonomi, dan budaya," jelas Jefri.
Selain itu, perlu didorong aktivitas ekonomi dengan prinsip gotong rotong melalui pengusaaan lahan oleh masyarakat. Serta memberikan kesempatan kepada investor lokal untuk membangun industri baik dalam bidang pertanian, jasa dan industri manufaktur.
"Dengan demikian, pembangunan ibu kota akan menjadi penggerak ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," terang Jefri. (Knu)
Baca Juga:
Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
MK Batasi HGU Tanah IKN Sampai 190 Tahun yang Ditetapkan Era Jokowi Jadi 35 Tahun