Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Desember 2020
Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS)), Giring Ganesha. Foto: Instagram/Giring Ganesha

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS)), Giring Ganesha ikut turun gunung membantu partainya menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 Rp888 miliar.

"Saya lapor kepada ketua umum kepada Bro Giring," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI, Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).

Baca Juga

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

Pendapat Giring, lanjut Michael, sangat tidak setuju dengan rencana kenaikan RKT 2021 itu. Sebab menurutnya tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan.

"Bro Giring sebagai ketua umum kami langsung menjawab Bro Mike apakah pantas di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan gaji," tegas dia.

Maka dari itu, tegas Micheal, Fraksi PSI dengan lantang wajib menolak rencana kenaikan RKT 2021 tersebut. Perintah ini pun langsung datang dari PSI pusat bukan lagi dari DKI.

"PSI hadir untuk rakyat dan kami tidak bisa menerima itu," ungkap Michael.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar saat memberikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak COVID-19, di Jakarta. (ANTARA/HO-DPW PSI DKI Jakarta)
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar saat memberikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak COVID-19, di Jakarta. (ANTARA/HO-DPW PSI DKI Jakarta)

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi Rp8.383.791.000 per tahun.

Angka kenaikan RKT itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.

"Sangat tegas dan jelas partai solidaritas Indonesia menolak usulan kenaikan RKT tersebut," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Giring Ganesha
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Lifestyle
Kementerian Kebudayaan Kaji Penggunaan Sound Horeg setelah Insiden Jawa Timur
Kemenbud terus memperhatikan berbagai bentuk ekspresi budaya yang berkembang di tengah masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Kementerian Kebudayaan Kaji Penggunaan Sound Horeg setelah Insiden Jawa Timur
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan