Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS)), Giring Ganesha. Foto: Instagram/Giring Ganesha
MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS)), Giring Ganesha ikut turun gunung membantu partainya menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 Rp888 miliar.
"Saya lapor kepada ketua umum kepada Bro Giring," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI, Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).
Baca Juga
Pendapat Giring, lanjut Michael, sangat tidak setuju dengan rencana kenaikan RKT 2021 itu. Sebab menurutnya tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan.
"Bro Giring sebagai ketua umum kami langsung menjawab Bro Mike apakah pantas di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan gaji," tegas dia.
Maka dari itu, tegas Micheal, Fraksi PSI dengan lantang wajib menolak rencana kenaikan RKT 2021 tersebut. Perintah ini pun langsung datang dari PSI pusat bukan lagi dari DKI.
"PSI hadir untuk rakyat dan kami tidak bisa menerima itu," ungkap Michael.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.
"Sangat tegas dan jelas partai solidaritas Indonesia menolak usulan kenaikan RKT tersebut," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok