Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Desember 2020
Giring Turun Gunung Bantu PSI Tolak RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS)), Giring Ganesha. Foto: Instagram/Giring Ganesha

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PS)), Giring Ganesha ikut turun gunung membantu partainya menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 Rp888 miliar.

"Saya lapor kepada ketua umum kepada Bro Giring," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI, Michael Victor Sianipar dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).

Baca Juga

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

Pendapat Giring, lanjut Michael, sangat tidak setuju dengan rencana kenaikan RKT 2021 itu. Sebab menurutnya tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan.

"Bro Giring sebagai ketua umum kami langsung menjawab Bro Mike apakah pantas di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan gaji," tegas dia.

Maka dari itu, tegas Micheal, Fraksi PSI dengan lantang wajib menolak rencana kenaikan RKT 2021 tersebut. Perintah ini pun langsung datang dari PSI pusat bukan lagi dari DKI.

"PSI hadir untuk rakyat dan kami tidak bisa menerima itu," ungkap Michael.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar saat memberikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak COVID-19, di Jakarta. (ANTARA/HO-DPW PSI DKI Jakarta)
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar saat memberikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak COVID-19, di Jakarta. (ANTARA/HO-DPW PSI DKI Jakarta)

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi Rp8.383.791.000 per tahun.

Angka kenaikan RKT itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.

"Sangat tegas dan jelas partai solidaritas Indonesia menolak usulan kenaikan RKT tersebut," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Giring Ganesha
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan