Gibran Jadi Kandidat yang Dipertimbangkan Maju di Pilkada Gubernur 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juni 2022
Gibran Jadi Kandidat yang Dipertimbangkan Maju di Pilkada Gubernur 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024, termasuk Pilkada Serentak mulai berlangsung. Elit partai politik mulai mencari jagoan untuk merebut kekuasaan eksekutif di daerah.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2024.

Baca Juga:

Riza Patria Sebut Pertemuan Prabowo-Gibran hanya Silaturahmi


"Mas wali kota Solo jadi salah satu kader sesuai dengan mekanisme, kami pertimbangkan maju di Pilkada 2024," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/6) malam.

Puan belum bisa memastikan, Anak Presiden Joko Widodo tersebut maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah.

"Kita pilpres dulu bulan Februari 2024 sementara pilkada masih bulan November. Setelah persiapan Pilpres matang, setelah kita selesai Pilpres bulan Februari, baru kita persiapan pilkada. Jadi sekarang fokus pada posisi jabatan di kabupaten/kota atau provinsi saja," ujar Puan.

Ia meminta kepala daerah dari PDIP, termasuk Gibran untuk fokus bekerja hingga masa jabatannya berakhir, sehingga bermanfaat bagi daerahnya.

"Jadi sekarang lebih baik semua kepala daerah itu fokus kepada wilayah masing-masing sampai masa jabatan berakhir sehingga bermanfaat bagi daerahnya," katanya.

Sementara itu, Spanduk dukungan capres-cawapres Pemilu 2024 mulai bermunculan di Solo. Kali ini dukungan terhadap pasangan capres-cawapres mengarah pada Puan Maharani-Gibran Rakabuming Raka.

Spanduk itu bertuliskan "Puan Bersama Gibran Soloraya untuk Indonesia (PUPG)". Ada logo relawan Pro Jokowi (Projo) di spanduk tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Muncul Spanduk Puan-Gibran 2024, Gibran: Di Solo Banyak Kerjaan

#Pilkada 2024 #Pemilu #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan