Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memberi tugas Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan Papua.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Wapres, tidak berarti Wapres harus berkantor di Papua.
Ia mengatakan, hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dipimpin atau diketuai oleh Wakil Presiden. Sehingga, dia pun meluruskan bahwa penugasan itu bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," kata Prasetyo usai rapat anggaran dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Baca juga:
Menko Yusril Luruskan Wapres Gibran Bukan Pindah Kantor ke Papua, Itu Melanggar UUD
Tim Percepatan Pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini, tim tersebut akan menggunakan Kantor KPKN Jayapura sebagai kantor operasionalnya.
Turunan dari tim percepatan itu, adalah semacam badan atau satuan tugas untuk operasional harian di lapangan.
Ia menegaskan, pihak yang akan lebih sering berkantor di Papua adalah badan atau satgas tersebut.
"Hal itu tidak perlu dipermasalahkan, karena pembangunan Papua merupakan kewajiban bagi pemerintah," katanya.
Apalagi, Wakil Presiden memiliki kapasitas untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga, tidak ada salahnya jika Presiden, Wakil Presiden, para menteri terkait, hingga Anggota DPR berkunjung ke Papua.
"Kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ," katanya. (*)
