Gibran Ditegur KPU, Muzani: Sikap Ekspresif Sesuatu Yang Wajar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 15 Desember 2023
Gibran Ditegur KPU, Muzani: Sikap Ekspresif Sesuatu Yang Wajar

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) duduk sambil berbicara dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka (dua kanan). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam acara debat perdana antarcapres di KPU RI, Gibran Rakabuming Raka tidak ikut naik di atas panggung. Akan tetapi, dia hadir mendampingi dan aktif memberi dukungan kepada pasangannya itu.

Di akhir setiap segmen, Gibran beberapa kali berdiri menyambut datangnya Prabowo dari atas panggung selepas berdebat dengan Capres RI Anies Baswedan dan Capres RI Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

KPU Tegur Gibran yang "Panasi" Pendukungnya saat Debat Capres

Dukungan yang sama juga ditunjukkan oleh Gibran saat Prabowo selesai menjawab pertanyaan Anies mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres/cawapres.

Selepas Prabowo menjawab pertanyaan itu, Gibran langsung berdiri dan melalui sikap tubuhnya dia meminta tim sukses memberi dukungan lebih keras kepada pasangannya itu.

Namun, aksi Gibran itu tak berlangsung lama, beberapa saat kemudian Wakil Sekretaris TKN Aminuddin Ma’ruf terlihat mengingatkan Gibran dan mengarahkan dia untuk kembali duduk yang akhirnya membuat KPU memberikan teguran.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menanggapi teguran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka perihal aksinya saat debat antarcapres berlangsung di KPU RI, Selasa (12/12).

Aksi Gibran yang berdiri dan tangannya aktif meminta dukungan dari tim suksesnya merupakan ekspresi yang wajar dari seorang cawapres terhadap capresnya.

Namun, karena adanya teguran KPU terkait dengan itu, TKN Prabowo-Gibran memastikan sikap demikian tidak lagi berulang.

"Ya, nanti kami tidak akan lakukan lagi," kata Muzani saat ditemui wartawan di TKN Fanta HQ, Menteng, Jakarta, Kamis.

Muzani menegaskan, sikap yang ekspresif merupakan sesuatu yang wajar.

"Ya, namanya ekspresi bisa lompat-lompat, bisa tepuk tangan, bisa senyum, bisa teriak. Itu sesuatu yang wajar saja," kata Muzani.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai salah satu aksi Gibran, yang berdiri dan aktif meminta dukungan dengan mengayunkan tangannya dari atas ke bawah, tidak diperbolehkan.

"Ini (perilaku Gibran) yang tidak boleh dan kami tegur," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Kamis (15/12). (Asp)

Baca Juga:

Terlihat Lakukan Provokasi ketika Debat Capres, Gibran Minta Maaf ke Publik

#KPU #Pilpres 2024 #Pemilu 2024 #Debat Capres-cawapres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan