Gerindra Tampik Anies dan Riza Berbeda Pendapat Tetapkan UMP DKI

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik menampik perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI pada tahun 2021.

"Enggak lah (perbedaan pendapat kenaikan UMP DKI) yang dimaksud enggak naik itu kan yang ininya drop. Saya kira menurut saya bagus tuh begitu tuh karena kalau enggak, enggak adil," ucap Taufik di Jakarta, Rabu (4/11).

Baca Juga

PJJA Sebut Perluasan Ancol Bukan Reklamasi

Langkah yang diambil Anies untuk tidak menaikan UMP semua sektor merupakan keputusan yang tepat, karena ada perusahaan yang terdampat saat pandemi COVID-19. Bila sektor usaha yang terdampak tetap menerapkan kenaikan UMP ditakutkan akan terjadi PHK massal.

"Iya dong orang punya untung besar masa enggak naikkin karyawannya gimana," papar dia.

Menurutnya, tidak sulit membedakan perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 atau tidak. "Enggak dong gampang itu," tutur politikus Gerindra ini.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548 atau 3,27 persen dari UMP tahun 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, kenaikan UMP ini hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga

PJAA: Perluasan Ancol Agar Warga Jakarta tak ke Luar Negeri

Sedangkan bagi kegiatan usaha yang terkena wabah corona, tidak mengalami kenaikan UMP atau sama dengan UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.

"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan asimetris di mana UMP tahub 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,548 ini UMP 2021," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria pernah mengungkapkan bila pihaknya akan mengikuti arahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk tidak menaikan UMP 2021 dan tetap mengikuti UMP 2020. (Asp)