Gerindra Tak Masalah Jadwal Pendaftaran Paslon Dimajukan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 20 September 2023
Gerindra Tak Masalah Jadwal Pendaftaran Paslon Dimajukan

Bendera Partai Gerindra. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu dipercepatnya pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin menghangat. Pendaftaran kontestan politik rencananya dimajukan dari 19 Oktober hingga 25 November 2023, menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya bersama parpol mitra Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mempermasalahkan perubahan jadwal yang ditetapkan KPU.

“Intinya kami tentu siap saja kapan pun pendaftaran itu akan dibuka dan ditutup. Tentu kami akan mematuhi kalau memang dimajukan besok disepakati Komisi II,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Baca Juga:

Prabowo Coret 2 Bacaleg Gerindra yang Pernah Terlibat Korupsi

Dia menegaskan, Koalisi Indonesia Maju bakal mendaftarkan pasangan capres dan cawapres sesuai jadwal KPU. Menurutnya, koalisi pengusung Prabowo Subianto juga telah memenuhi ambang batas presidenthial treshold.

“Tentu kami akan mengikuti dan siap mendaftarkan pasangan capres dan cawapres,” ujarnya.

“Jadi koalisi ini insyaallah suaranya sudah cukup untuk memenuhi PT (presidenthial treshold),” imbuhnya.

Baca Juga:

Gerindra Pertimbangkan Ridwan Kamil Jadi Cawapres Prabowo

Lebih lanjut Habiburokhman menuturkan, penentuan cawapres pendamping Prabowo juga tidak akan menemui kendala. Dia menyebut mitra koalisi pengusung Prabowo membahas soal cawapres secara tenang.

“Saya pikir tidak akan banyak inilah tidak akan terlalu tegang dalam penentuan cawapresnya, jadi ketika akan didaftarkan memang akan segera didaftarkan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Gerindra Buka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Ridwan Kamil

#Gerindra #Partai Politik #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Bagikan