Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengaku gerah dengan pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Gerindra sebagai salah satu partai penyumbang caleg mantan napi korupsi terbanyak.
Tudingan itu dilontarkan Jokowi kepada calon presiden nomor urut 01, Prabowo Subianto pada debat capres perdana yang diselenggarakan Kamis (17/1) lalu.
Ferry menilai pernyataan Jokowi salah alamat. Berdasaarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 49 caleg DPR I, DPRD kota dan DPRD kabupaten yang merupakan mantan napi korupsi. Sementara tidak ada caleg DPR RI berstatus mantan napi korupsi.
"Jokowi tidak tepat menyerang Prabowo karena caleg mantan koruptor berada di tingkat DPRD I dan II. Jadi bukan kewenangan Prabowo sebagai ketua umum meneken pencalegan itu," kata Ferry dalam keterangannya, Kamis (31/1).
Tak hanya salah alamat, pernyataan Jokowi tentang caleg mantan napi korupsi juga tidak konsisten. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini mengatakan, Jokowi sebetulnya tak menolak bila ada mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Jokowi mempersilahkan mantan napi korupsi untuk daftar caleg.
"Masyarakat masih ingat, saat itu Jokowi bilang menjadi caleg itu adalah hak dan dijamin konstitusi. Jokowi jadi tampak tak konsisten dengan ucapannya sendiri," kata Ferry.
Lebih lanjut, Ferry meminta Jokowi segera berhenti melakukan kebohongan publik. Capres petahana itu diminta jujur dengan fakta bahwa caleg mantan napi korupsi terbanyak yang diumumkan KPU justru berasal Golkar, selaku koalisi pendukung Jokowi.
"Gaya Jokowi ini seperti maling teriak maling. Kita minta Jokowi jujur, jangan menyerang paslon lain dengan isu yang sebenarnya juga dia lakukan dan dia setujui," tandas Ferry.
Semalam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis daftar caleg DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD yang pernah tersangkut korupsi di Kantor KPU RI. Total ada 49 caleg, dengan jumlah terbanyak dari Golkar ada 8 orang. Sedangkan, Gerindra di urutan kedua dengan 6 orang caleg eks koruptor. (Pon)
