Headline

Gerindra-PKS Rebutan Wagub, Kubu Jokowi: Kalau Urusan Wagub DKI Saja Bertele-Tele, Bagaimana Urus Negara?

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 31 Oktober 2018
Gerindra-PKS Rebutan Wagub, Kubu Jokowi: Kalau Urusan Wagub DKI Saja Bertele-Tele, Bagaimana Urus Negara?

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate di Posko Cemara, Jakarta Pusat (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jhonny G Plate menyindir PKS dan Gerindra soal kursi Wagub DKI Jakarta yang masih kosong dan hingga kini masih tarik ulur terkait pengganti Sandiaga Uno.

Jhonny menyebut kedua parpol itu bertele-tele mengambil keputusan yang tentunya akan berdampak pada efisiensi perintahkan ibukota.

"Kalau urusan Wagub DKI saja bertele-tele, dan susah mengambil keputusannya, maka tentu mengkhawatirkan apabila kepercayaan lebih besar mengurus negara yang lebih luas dan besar permasalahannya, bisa diselesaikan secara cepat," kata dia kepada awak media di Rumah Aspirasi Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Terkait hal itu, Sekjen Partai NasDem mengungkapkan tidak berpihak kepada siapapun melainkan kepada warga Jakarta.

Sekjen Nasdem Jhonny G Plate
Sekjen Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua TKN KIK Johnny G Plate (kiri) (MP/Fadhli)

"Saat ini kita berharap agar segera mendapatkan wakil gubernurnya, sehingga Pemerintahan Jakarta, Pak Anies Baswedan segera dibantu oleh Wakil Gubernurnya, (sehingga) Pemerintahan bisa berjalan efektif, Pemerintahan dapat berjalan baik," tuturnya.

Disinggung apakah kubu Jokowi-Ma'ruf mendapat keuntungan dari konflik ini? Jhonny menilai rakyatlah yang paling dirugikan.

"Tapi yang kami sampaikan adalah bisa dibayangkan untuk masalah DKI yang relatif bagian dari Indonesia, tidak bisa diselesaikan dengan tepat dan cepat, bagaimana mengurus negara yang lebih besar. Itu yang kami sampaikan," tuntasnya.

Polemik perebutan kursi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno mulai meruncing. PKS dan Gerindra sama-sama ngotot ingin menduduki kursi tersebut.

Belakangan, polemik ini semakin panas setelah PKS mengancam akan mematikan mesin partainya untuk Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Miris, Sekitar 13 WNI di Arab Saudi Terancam Hukuman Mati

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS #Partai Gerindra #Sekjen NasDem
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Sebanyak 95 persen kebakaran di Jakarta disebut dipicu korsleting listrik. Rano Karno menyoroti kebiasaan penggunaan stopkontak berlebihan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Rano Karno Ungkap Penyebab Utama Kebakaran Jakarta, 95 Persen karena Korsleting
Indonesia
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Rinciannya, 160 sapi dari BUMD, 44 sapi dari Baznas Bazis, serta 6 sapi dari HIPMI.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Meningkat dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Jakarta Salurkan 210 Ekor Sapi untuk Kurban Idul Adha 2026
Indonesia
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, 68 ribu hewan kurban itu dipotong selama tiga hari.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekitar 68 Ribu Hewan Kurban Disembelih di Jakarta saat Idul Adha 2026, Wagub Rano Tekankan Aspek Kesehatan dan Kelayakan
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan