Andika Pratama
MerahPutih.com - Sikap Partai Gerindra yang meminta jatah menteri dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo mendapatkan kritikan tajam dari pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, Mhum.
"Menurut saya, sangat tidak etis karena sebagai partai yang kalah dalam pilpres, seharusnya menempatkan diri sebagai oposan dalam pemerintahan," tegasnya di Kupang, Rabu (9/10)
Baca Juga
Jokowi Mau Temui Calon Menteri, PDIP Berpesan Dahulukan Kader Partai Koalisi
Ia menilai penyusunan kabinet oleh presiden menjadi hak partai politik yang tergabung dalam koalisi pemenang pemilu presiden (pilpres).
Menurut dia, jika partai politik yang kalah dalam pilpres juga meminta jatah menteri, berarti perjuangan partai politik semata mencari jabatan atau kekuasaan.
"Ibarat pertandingan sepak bola. Sudah ada hasil kalah-menang, tetapi ketika bagi hadiah, pihak yang kalah juga minta hadiah. Apakah ini logis," ujarnya dilansir Antara.
Baca Juga
Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri dalam pemerintahan Jokowi, menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
Dalam pemberitaan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi, terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Baca Juga
"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10). (*)
