Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjawab kritik PKS bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak tegas terkait klaim Tiongkok di perairan Natuna kurang tepat.
Menurut Sufmi Dasco, ucapan Prabowo yang terkesan santai soal polemik itu tak mengartikan Ketum Gerindra itu tak tegas.
"Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya. Dan bahwa kemudian pelaksanaan di lapangan kemudian oleh TNI juga sudah dilakukan," tutur Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).
Baca Juga
Tidak Tegas Soal Kemelut Laut Natuna, Prabowo Dikritik Presiden PKS
Dia mengatakan, yang penting adalah kerja konkret. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Prabowo dinilai 'lembek' dalam merespons polemik di perairan Natuna.
"Kan percuma kita ngomong keras-keras gebrak meja tapi enggak ada action. Jadi kalau dibilang lembek saya pikir ya enggak juga," kata Dasco.
Menurut Dasco, pihak TNI juga sudah melaksanakan apa yang harus dilakukan di Natuna. Dasco menegaskan sikap Prabowo tidak lembek soal Natuna.
"Kita juga percuma ngomong keras-keras, gebrak-gebrak meja tetapi juga nggak ada action, kan begitu. Jadi kalau dibilang lembek saya pikir ya nggak juga," ucapnya.
Menurut Dasco, perlu dilakukan diplomasi yang intens untuk menyamakan persepsi soal garis batas negara. Dasco juga memuji sikap tegas yang dilakukan Menlu Retno LP Marsudi.
"Apa yang dilakukan Menlu melalui jalur diplomasi saya pikir sudah cukup keras, sudah pas. Kemudian pengerahan armada untuk memperlihatkan kita juga keras dalam penegakan kedaulatan juga sudah pas menurut saya," ujar Dasco.
Begitu pun dengan pengerahan armada keamanan laut. “Untuk memperlihatkan Indonesia juga keras dalam penegakan kedaulatan sudah pas,” ujar Wakil Ketua DPR ini.
Menurut dia yang harus dilakukan adalah komunikasi dan diplomasi yang intens untuk menyamakan persepsi terkait garis batas di perairan Natuna sehingga persoalan di wilayah tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
Ia berujar, komunikasi negosiasi melalui jalur diplomasi harus dilaksanakan karena tidak mungkin mengajak langsung berperang terhadap China.
Baca Juga:
Sebelumnya diberitakan, Presiden PKS Sohibul Iman menyoroti tanggapan para menteri Kabinet Indonesia Maju soal klaim China atas Natuna. Sohibul menyinggung soal pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dia nilai tak tegas karena menyebut China sebagai sahabat.
"Jadi kalau diksinya dia (Tiongkok) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu nggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu (Menteri Luar Negeri) sebetulnya, yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik. Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," kata Sohibul. (Knu)
