Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai tak tegas dalam menanggapi masuknya kapal Tiongkok di Laut Natuna.
Bahkan, Prabowo dikritik karena cenderung berbeda dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang tegas dengan pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.
Baca Juga:
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mendesak Prabowo untuk lebih tegas menanggapi masalah tersebut.
"Kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi," ujar Sohibul kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).
Ia justru menilai, ketegasan diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya," ujar Sohibul.
PKS mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam permasalah yang menyangkut dengan kedaulatan. Meskipun Tiongkok diketahui menjadi salah satu investor di Indonesia.
"Kita tidak menolerir kalau sahabat tersebut mencederai aturan-aturan persahabatan itu sendiri. Cina terbukti masuk ke perairan Indonesia dan itu sudah dinyatakan tidak sah," ujar Sohibul.
Prabowo Subianto dia nilai tak tegas, karena menyebut China sebagai sahabat.
"Jadi kalau diksinya dia (China) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu nggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu (Menteri Luar Negeri) sebetulnya, yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik. Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," kata Sohibul.
Menurut Sohibul, tanggapan para menteri yang tak seragam membuat Indonesia terlihat lemah di mata negara lain.
"Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar, mereka akan sangat enjoy melihat diantara pejabat sendiri berbeda pendapat," ujar Sohibul.
Ia menilai, perbedaan tersebut bisa menjadi kelemahan pemerintah. Jokowi, kata Sohibul, harus segera membenahi manajemen pemerintahannya.
"Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat. Kita minta Pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya itu dengan menyatukan pendapat di antara mereka," tutur Sohibul.
Baca Juga:
Coast Guard Tiongkok Masuk Laut Natuna, TNI Siagakan Pasukan Tempur dan Tiga KRI
Sohibul menilai, terkait isu Natuna, seharusnya sikap pemerintah selaras dengan pernyataan Menlu Retno Marsudi yang menyebut Indonesia tak akan pernah mengakui Nine Dash Line China atas daerah perairan Natuna.
"Ibu Retno message-nya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia (China) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu enggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Pengamat: Keterlibatan AS Patroli di Laut Natuna Harus Sesuai Prosedur
