Gerindra Bakal Sanksi Kader Boikot Pencalonan Agustiar Sabran di Pilkada Kalteng

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 28 Juli 2024
Gerindra Bakal Sanksi Kader Boikot Pencalonan Agustiar Sabran di Pilkada Kalteng

Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gerindra resmi mendukung Anggota Komisi III DPR Agustiar Sabran untuk maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Tengah (Pilkada Kalteng) 2024.

"Pencalonan Agustiar keputusan yang final dan harus dipatuhi oleh seluruh kader. Seluruh kader Gerindra harus all out memenangkan Agustiar," kata Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Sabtu (27/7).

Bagi Gerindra, kemenangan Agustiar nantinya harus menjadi kemenangan masyarakat untuk menyongsong Kalteng yang lebih baik lagi. Menurut Habiburokhman pencalonan Agustiar sekaligus menegaskan Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng yang sebelumnya kader PDIP itu kini resmi menjadi anggota Gerindra.

Habiburokhman menegaskan Mahkamah Partai Gerindra akan memanggil pengurus Gerindra yang menolak pencalonan Agustiar di Pilkada Kalteng. “Kami akan menindak tegas apabila ada oknum kader yang memboikot pencalonan Agustiar,” ujarnya.

Baca juga:

Gerindra Sebut PKB Cinta Lama

Menurutnya, Agustiar merupakan tokoh yang sangat dikenal dan dihormati di Kalteng karena merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng, yakni sebuah organisasi yang bertugas secara legislatif pada tingkat kabupaten, bidang pemberdayaan dan pengembangan hukum adat, adat istiadat, serta dan kebiasaan masyarakat adat di kabupaten.

Agustiar saat ini merupakan anggota Komisi III DPR RI periode 2024-2029 dan pernah juga mengemban jabatan tersebut pada periode 2019-2024. Dilansir dari Antara, nama Agustiar juga dikenal di dunia olahraga sebagai Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) dan pemilik klub sepak bola Kalteng Putra. (*)

#Gerindra #Pilkada 2024 #Kalimantan Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Indonesia
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Semua calon yang diajukan melalui surat Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI telah memenuhi semua persyaratan, termasuk melepas keanggotaan di partai politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Thomas Djiwandono Dikabarkan Keluar dari Gerindra, Demi Posisi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua DPC Solo Terang-terangan Tolak Rencana Budi Arie Mau Masuk Gerindra
“Kami tegaskan Solo sendiri juga sama (menolak), tidak begitu bisa menerima, Budi Arie Projo masuk Gerindra,” kata Ardianto
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
Ketua DPC Solo Terang-terangan Tolak Rencana Budi Arie Mau Masuk Gerindra
Bagikan