Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani enggan mengomentari soal kabar Partai Gerindra yang akan meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet periode keduanya.
Puan yang merupakan puteri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menegaskan bahwa posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
Baca Juga:
"Jadi ya kita harus menghargai Prerogatif presiden," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).
Ketua DPR ini mengatakan meski PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi, namun ada partai-partai lain yang juga tergabung dalam koalisi. Untuk itu, kata Puan, soal posisi menteri kembali kepada hak preogratif dari Presiden Jokowi.
"Kita juga ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan pak Jokowi jadi semua merupakan hak prerogatif Presiden (Jokowi)," ujar Puan.
Menurut Puan semua harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan parpol koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.
"Harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung pak presiden. kita lihat aja nanti," pungkasnya.
Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyouno menyatakan bahwa partainya meminta tiga menteri untuk Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Baca Juga:
Jabat Ketua DPR, Total Kekayaan Puan Tembus Sepertiga Triliun Rupiah
Akan tetapi pernyataan itu langsung dibantah Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, setiap Prabowo bertemu dengan Jokowi atau Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak ada pembicaraan soal jatah kabinet.
“Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya, yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat kebanyakan,” katanya melalui pesan singkat. (Pon)
