Gelontorkan Bansos, Angka Kemiskinan Diharapkan Kembali di Bawah 10 Persen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Juli 2021
Gelontorkan Bansos, Angka Kemiskinan Diharapkan Kembali di Bawah 10 Persen

Pemberian bansos. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program Perlindungan Sosial yang dirancang pemerintah ditargetkan menekan angka kemiskinan yang saat ini di atas 10 persen akibat pandemi COVID-19.

"Pemerintah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sebesar 9,22 persen pada September 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (20/7).

Baca Juga:

Tanggapan Herman Deru soal Angka Kemiskinan Sumsel Turun di Tengah Pandemi COVID-19

Pemerintah berharap melalui program perlindungan sosial yang digelontorkan, termasuk pada saat pandemi akan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya.

"COVID-19 ini memiliki pengaruh terhadap kenaikan kemiskinan. Namun demikian, pemerintah juga telah menyediakan berbagai program jaring pengaman sosial dalam melindungi masyarakat agar tidak menjadi miskin," ujarnya.

Menurut Muhadjir, berbagai program selama pandemi COVID-19 yang telah disediakan pemerintah juga perlu dievaluasi, terutama kaitannya dengan kontribusi dalam menurunkan kemiskinan.

Program yang dimaksud, di antaranya sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jadwal penyaluran, termasuk distribusi di daerah agar tidak hanya menyasar masyarakat terdampak COVID-19, tetapi juga yang menjadi target survei oleh BPS.

Menko PMK Muhadjir Effendi. (Foto: Antara)
Menko PMK Muhadjir Effendi. (Foto: Antara)

Pada September 2021, BPS kembali melakukan penghitungan angka kemiskinan berdasarkan beberapa variabel yang menjadi pertanyaan dalam survei tersebut. Diharapkan angka kemiskinan pada periode mendatang dapat berkurang signifikan.

"Berbagai program pemerintah yang tersebar di kementerian dan penganggaran oleh APBD agar dapat dioptimalkan sekaligus disinergikan, sehingga memiliki daya ungkit yang besar dalam penurunan angka kemiskinan," kata Muhadjir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2021, angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14 persen dengan jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 27,54 juta orang. (Knu)

Baca Juga:

Program PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang Dari Kemiskinan

#Dampak Kemiskinan #Angka Kemiskinan #PPKM #PPKM Darurat #Kemenko PMK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sugiono Tanggapi Kritik Malaysia soal Kabut Asap, Sebut Indonesia Terdampak Langsung
Sugiono merespons kekhawatiran Malaysia dan Singapura soal kabut asap karhutla. Pemerintah menyebut komunikasi diplomatik dan koordinasi teknis terus dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Sugiono Tanggapi Kritik Malaysia soal Kabut Asap, Sebut Indonesia Terdampak Langsung
Indonesia
Tanggapi Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura untuk Penanganan Karhutla, Pemerintah Klaim Masih Mampu
Pemerintah mengerahkan 71.000 personel darat dan sekitar 35 helikopter untuk menangani karhutla. Sugiono menyebut bantuan asing perlu disesuaikan dengan kebutuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Tanggapi Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura untuk Penanganan Karhutla, Pemerintah Klaim Masih Mampu
Indonesia
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Pemerintah turut mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Menko Sugiono Terpukau Karya Siswa SNT 7 Bogor, Ada Teknologi hingga Game Digital
Menko Sugiono meninjau SNT 7 Parung, Bogor, dan melihat karya siswa di bidang STEM, animasi, web development hingga gim digital.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Menko Sugiono Terpukau Karya Siswa SNT 7 Bogor, Ada Teknologi hingga Game Digital
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Bagikan