Gelar PESIAR untuk Warga Belum Masuk JKN, BPJS Kesehatan Solo Gandeng 67 Agen Swasta

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 23 Mei 2025
Gelar PESIAR untuk Warga Belum Masuk JKN, BPJS Kesehatan Solo Gandeng 67 Agen Swasta

Ilustrasi: Kartu Indonesia Sehat (KIS). Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - BPJS Kesehatan Cabang Surakarta mengandeng 67 pihak swasta dalam program Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi (PESIAR) untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Soloraya.

Kegiatan ini berdasarkan program strategis demi mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025, yakni cakupan 98,6 peserta peserta JKN dari total penduduk, dengan 80 persen di antaranya berstatus aktif.

Kepala BPJS Kesehatan Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari, mengatakan sejumlah program tengah digulirkan guna memastikan perlindungan merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu program unggulan PESIAR ini. “Program ini sebagai upaya social marketing terencana untuk merekrut dan mengaktifkan peserta JKN melalui kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan rekomendasi perangkat daerah,” ujar Debbie dalam media gathering, Jumat (23/5).

Ia mengatakan, melalui PESIAR, pihaknya memetakan masyarakat desa yang belum terlindungi JKN, menyisir kelompok rentan seperti korban PHK, ibu hamil, dan masyarakat miskin, serta memastikan desa menuju universal health coverage (UHC) atau desa sehat sejahtera. "Sudah terbentuk 67 agen PESIAR yang bekerja di berbagai desa/kelurahan untuk mendata dan mengadvokasi masyarakat berkaitan dengan JKN,” ucap dia

Baca juga:

Tarif BPJS Kesehatan Baru 2025: Ada Penghapusan Kelas dan Penerapan KRIS

Program ini, kata dia, juga membantu validasi data kependudukan, penyisiran stunting, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Tak hanya PESIAR, BPJS Kesehatan Surakarta juga menjalankan program SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN). “Program ini melibatkan kerja sama tripartit antara pemerintah daerah dan entitas kolektif atau pihak ketiga untuk menjaring peserta baru atau mengaktifkan kembali kepesertaan yang nonaktif, dengan sistem pembayaran tagihan terpisah antara pemerintah dan pihak ketiga,” papar dia.

Selain itu, Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) juga memberikan kemudahan bagi peserta JKN menunggak untuk melunasi iuran secara cicilan. Sementara itu, lewat PARTNER JKN, BPJS menggandeng komunitas dan influencer lokal sebagai pendidik sebaya dalam mengedukasi masyarakat seputar pentingnya perlindungan kesehatan.

“Kami berharap sinergi ini dapat membangun kemitraan yang kuat antara BPJS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Semua ini demi mendukung target nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Apa Itu PCare BPJS Kesehatan? Begini Fitur dan Cara Daftar Terbaru 2024

#BPJS Kesehatan #Layanan Kesehatan #Solo
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Bertemu di Masjid Agung PB XIV Hangabehi Berpelukan dengan PB XVI Purbaya
Purbaya yang duduk di shaf depan langsung menghampiri kakaknya, Hangabehi, yang sama-sama berada di shaf depan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Desember 2025
Bertemu di Masjid Agung PB XIV Hangabehi Berpelukan dengan PB XVI Purbaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Hingga saat ini tidak ada kenaikan iuran ataupun perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
Indonesia
Libur Nataru, Daop 6 Yogyakarta Tambah 6 KA dari Solo dan Sediakan 391 Ribu Kursi
Tambahan tersebut termasuk jumlah kursi yang tersedia 3,8 juta kursi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
Libur Nataru, Daop 6 Yogyakarta Tambah 6 KA dari Solo dan Sediakan 391 Ribu Kursi
Indonesia
Bantu Aceh dan Sumatra, UNS Kirim Tim Medis dan Logistik
Tim awal yang diberangkatkan adalah tim SAR, karena kondisi lapangan di Aceh dilaporkan cukup sulit.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Desember 2025
Bantu Aceh dan Sumatra, UNS Kirim Tim Medis dan Logistik
Indonesia
PMI Kota Solo Kirim 500 Kantong Darah untuk Bantuan Bencana Banjir di Pulau Sumatra, Penuhi Kebutuhan Darah
Pengiriman bantuan kemanusiaan ini merupakan respons cepat PMI Surakarta dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana di wilayah tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
PMI Kota Solo Kirim 500 Kantong Darah untuk Bantuan Bencana Banjir di Pulau Sumatra, Penuhi Kebutuhan Darah
Indonesia
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Resmikan Pelayanan Imigrasi di Mal, Sebut Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Kehadiran layanan ini merupakan bentuk inovasi sekaligus strategi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Resmikan Pelayanan Imigrasi di Mal, Sebut Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Tak Ada Bantuan Pusat, Pemkot Bakal Hentikan Operasional Batik Solo Trans
Pemkot Solo menunggu kepastian pembiayaan BST koridor 5 dan koridor 6 sampai akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Tak Ada Bantuan Pusat, Pemkot Bakal Hentikan Operasional Batik Solo Trans
Indonesia
Nataru 2025/2026, Angkasa Pura Berikan Potongan Tarif Jasa Bandara 50 Persen
Potongan tarif pembelian tiket penerbangan dimulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 29 November 2025
Nataru 2025/2026, Angkasa Pura Berikan Potongan Tarif Jasa Bandara 50 Persen
Indonesia
Pemkot Solo Tahan Dana Hibah Rp 200 Juta, PB XIV Hangabehi Mengaku tak Tahu-Menahu
Penghentian itu terjadi akibat adanya konflik dua raja setelah mangkatnya Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII pada 2 November lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Pemkot Solo Tahan Dana Hibah Rp 200 Juta, PB XIV Hangabehi Mengaku tak Tahu-Menahu
Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Bagikan