Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Gedung DPR Kebakaran, Jalur Evakuasi Belum Siap Dilalui

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 13 November 2015
Gedung DPR Kebakaran, Jalur Evakuasi Belum Siap Dilalui

Petugas damkar terlihat sedang mengevakuasi korban kebakaran dalam simulasi penanggulangan kebakaran di gedung Setjen DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). (Foto: Twitter/@DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Kebakaran terjadi di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebanyak enam unit kebakaran dari Suku Dinas Pemadaman Kebakaran (Sudin Damkar) Jakarta Pusat, terdiri dari unit pompa dan unit tangga diterjunkan untuk menanggulangi kebakaran tersebut.

Kejadian kebakaran tersebut merupakan simulasi kebakaran yang digelar Setjen DPR bersama Sudin Damkar Jakarta Pusat, Jumat (15/11). Menurut Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani, simulasi kebakaran penting dilakukan karena banyak gedung tua di DPR.

"Simulasi memang penting, karena di lingkungan DPR-MPR banyak bangunan gedung bertingkat yang sudah tua," kata Winantuningtyastiti Swasanani seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Setjen DPR telah membentuk tim penyelamatan kebakaran yang terdiri dari 150 orang pegawai DPR, untuk melakukan penanganan awal jika terjadi kebakaran di DPR. Tim itu mendapat pelatihan langsung oleh Sudin Damkar Jakarta Pusat.

Winantuningtyastiti mengakui, jalur evakuasi yang ada di lingkungan DPR dipenuhi meja dan kursi tak terpakai. Beberapa tangga darurat dipenuhi meja dan kursi sehingga menghalangi proses evakuasi jika terjadi kebakaran.

"Tangga darurat harus bebas dari halangan. Selain itu kita juga akan memperbanyak tanda-tanda petunjuk arah ke titik evakuasi. Ini akan kita benahi," kata Winantuningtyastiti di sela-sela simulasi kebakaran.

Sementara itu, Kepala Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat Idris menuturkan, secara umum gedung-gedung di kompleks Parlemen sudah memenuhi prosedur penanggulangan kebakaran. Namun, masih banyak bagian-bagian ruangan gedung yang mudah tersulut api jika terjadi kebakaran, dan dengan kondisi gedung di kompleks parlemen yang relatif tua.

 

Baca Juga:

  1. Demo Turunkan Jokowi Padati Gedung DPR
  2. Puluhan Ribu Guru Honorer Kepung Gedung DPR
  3. Sisi Lain Reformasi 1998, Banyak Ditemukan Kondom Di Gedung DPR RI
  4. Pemerintah Akui Kesulitan Padamkan Kebakaran Hutan
  5. Lari dari Kebakaran Hutan, Orangutan ini Malah Dilempari Batu oleh Warga
#Pemadam Kebakaran #DPR #Setjen DPR #Winantuningtyastiti Swasanani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan