Mula Akmal
MerahPutih.com - Sepuluh hari lagi Anies Baswedan sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan posisinya akan diisi seorang Penjabat (Pj) Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon 1.
Cukup panjang kiprah Anies memimpin Jakarta selama lima tahun, dari 17 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Selama setengah dekade memimpin Jakarta, tentu ada suka duka dan ada pro-kontra terkait program yang dijalankan.
Baca Juga:
Selama melaksanakan program, tak dipungkiri Anies kerap mendapat cibiran atau kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya DPRD DKI, khususnya Fraksi PDI Perjuangan dan PSI.
Program yang paling mendapat sorotan tajam ialah ajang balap mobil Formula E yang digelar 4 Juni 2022 lalu di International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara.
Tujuan dari Formula E ini adalah untuk menciptakan masa depan yang cerah dengan mendukung penggunaan mobil listrik di seluruh dunia.
Ajang balap mobil listrik internasional ini sebenarnya digelar pada Juni 2020 silam. Namun karena situasi pandemi yang kian memburuk, Gubernur Anies memutuskan untuk menunda ajang tersebut hingga terlaksana di 2022.
Walaupun dengan waktu pembangunan sirkuit yang cukup singkat, Jakarta berhasil menyandingi negara-negara besar seperti Inggris, Italia, dan Amerika dalam penyelenggara Formula E dengan sirkuit sepanjang 2,4 kilometer (km) dengan bentuk kuda lumping.
Yang jadi soal, Jakarta harus membayar commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar dari harga awal Rp 2,3 triliun.
Persoalannya, di masa pandemi COVID-19 masyarakat lagi mengalami ekonomi yang sulit, Pemprov DKI lebih memilih mengeluarkan duit untuk ajang Formula E bukan untuk warga.
Akhirnya, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI menggulirkan hak interpelasi Formula E. Langkah ini bertujuan untuk menanyakan penjelasan secara lengkap dan detail kepada Anies soal ajang balap mobil listrik ini. Dan paling penting menanyakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Formula E.
Keduanya pun menggulirkan hak interpelasi yang disetujui oleh 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P dan PSI. Adapaun hak interpelasi diajukan pada 26 Agustus 2021. Adapun rapat paripurna pertama digelar pada 28 September 2021.
Akan tetapi, rapat diskors karena tidak memenuhi kuorum. Sebab 73 dari 106 anggota DPRD tidak hadir dalam rapur interpelasi Formula E ini atau 7 fraksi dari 9 fraksi DPRD tidak setuju dengan interpelasi.
Lalu, Anies juga sukses memenuhi hati warga Jakarta khususnya The Jakmania. Di mana Pemprov telah berhasil membangun stadion kelas dunia bernama Jakarta International Stadium (JIS) di bilangan Jakarta Utara.
Stadion JIS ini memang merupakan janji kampanye Anies kepada pendukung Persija Jakarta The Jakmania. Terlebih Jakarta tidak mempunyai stadion pasca stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan digusur untuk pembangunan depo MRT Jakarta.
Sebetulnya, JIS dicanangkan sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Proyek kemudian maju mundur di era Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki T Purnama.
Proyek kemudian dilanjutkan pada 2019 oleh Gubernur Anies yang kemudian diresmikan pada Juli 2022. Pembangunan stadion JIS dilaporkan menelan biaya hingga Rp 5 triliun. JIS berkapasitas 82.000 penonton dan bertipe stadion sepakbola modern. Stadion JIS juga memilki tribun tiga tingkat yaitu lower tribun, middle tribun dan upper tribun.
Keberhasilan Anies ini pun mendapat komentar pedas dari PDI Perjuangan DPRD. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, seharusnya Anies menggunakan nama lama untuk JIS, yakni Stadion Bersih Manusiawi Wibawa (BMW).
Nama BMW punya makna tersendiri yang dipakai oleh Gubernur Fauzi Bowo atau Foke saat menjabat Gubernur DKI pada tahun 2008 silam. "Penamaan Stadion BMW itu oleh Pak Foke. Kenapa BMW? Kan menandakan itu adalah ikon Jakarta saat itu," ucapnya.
Selama memimpin Jakarta, Anies juga melakukan perbaikan transportasi umum. Klaim dia, selama menjabat jumlah pengguna transportasi melonjak.
Pada tahun 2017 tercatat 144 juta pengguna transportasi umum, sementara pada 2019 jumlah pengguna transportasi umum hingga 288 juta.
Jumlah penumpang harian pun tertinggi meningkat. Pada 2016, penumpang harian tertinggi hanya 350.000, sementara pada 2020 jumlah penumpang harian tertinggi meningkat jadi 1.006.579.
Wilayah cakupan layanan transportasi di Jakarta saat ini sudah melonjak dua kali lipat, dari 42 persen pada 2017 menjadi 85 persen saat ini.
Jakarta sendiri sudah membangun sembilan simpul integrasi antarmoda seperti di Tanah Abang, CSW, dan Tebet.
Teranyar, Anies membuat tarif integrasi transportasi Rp 10.000 per penumpang. Aturan ini berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Tarif Angkutan Umum Massal.
Dalam Kepgub tersebut diputuskan bahwa plafon tertinggi yang ditarik dari penumpang dalam tarif integrasi yakni Rp 10.000.
Baca Juga:
PSI Kritik Anies 3 Tahun Jabat Tak Ada Kemajuan Atasi Banjir
"Tarif layanan angkutan umum massal diberlakukan terhadap perjalanan dengan menggunakan dua atau lebih layanan moda angkutan umum massal," demikian yang tertulis dalam kepgub tersebut.
Penerapan tarif integrasi ini akan dimulai ketika penumpang memulai perjalanan dengan TransJakarta, MRT Jakarta, atau LRT Jakarta dengan dikenakan tarif awal sebesar Rp 2.500.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo menerangkan, tarif integrasi adalah tarif yang dikenakan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum lebih dari 1 moda.
"Misalnya biasa menggunakan MRT Rp 14 ribu dan melanjutkan TraansJakarta Rp 3.500 maka saat tarif integrasi berlaku maka yang bersangkutan cukup membayar Rp 10 ribu," ucapnya.
Namun, hal ini tak berlaku bagi masyarakat yang hanya menaiki angkutan umum 1 moda. Yang bersangkutan hanya dikenakan tarif per moda bukan tarif integrasi. Misalnya yang bersangkutan hanya naik TransJakarta maka tetap membayar Rp 3.500, naik LRT saja membayar sesuai tarif berlaku yaitu Rp 5.000.
Di masa pemerintahan Anies, ada perbaikan penataan trotoar dan jalur sepeda. Pembangunan trotoar di Jakarta membuat status seluruh masyarakat lebih setara. Ini juga menandakan bahwa pembangunan di Jakarta bukan lagi berorientasi dengan kendaraan pribadi.
Anies menjabarkan selama periode 2017-2021, ia telah membangun 241 kilometer trotoar, 103 kilometer jalur sepeda, dan 67 bike sharing.
Hunian untuk warga Jakarta, ada empat layanan hunian yang disediakan Gubernur Anies Baswedan selama menjabat Gubernut DKI, yakni penataan kampung, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), hunian vertikal DP 0 Rupiah, dan hunian terjangkau di TOD.
Rinciannya, lima lokasi kampung susun, 7.421 unit rusunawa, 2.332 unit hunian DP 0 Rupiah, serta 359 unit hunian terjangkau di kawasan TOD.
Pemprov DKI juga telah berhasil membangun ruang terbuka hijau. Sejak 2018, DKI telah membangun dan merevitalisasi 428 taman, 29 hutan kota, dan menanam 140 ribu pohon. (Asp)
Baca Juga:
