Gatot Ingin 'Perang Terbuka' Dengan Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2020
Gatot Ingin 'Perang Terbuka' Dengan Jokowi

Gatot Nurmantyo. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tak mau datang menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo menuai kontroversi. Absennya Gatot justru menggambarkan sikap politik dengan pemerintah ke depannya yang cenderung diametral (berhadap-hadapan).

Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai langkah Gatot tersebut dapat dipersepsikan negatif karena akan dianggap mencampuradukkan urusan politik dengan urusan negara.

"Negara sudah menjalankan tugasnya memberikan penghormatan kepada Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI, yang telah mengabdi untuk negara tetapi Gatot memilih tidak hadir,” kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (13/11).

Baca Juga:

Partai Baru Amien Rais Bisa Jadi Kendaraan Politik Anies dan Gatot di Pilpres 2024

Karyono menuturkan, kehadiran Gatot dalam acara penyematan oleh Presiden Joko Widodo, sebenarnya tidak lantas membuatnya menjadi pro pemerintah. Menurut Karyono, Gatot tetap bisa bersikap kritis terhadap pemerintah.

Karyono menilai, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan tanda kehormatan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11).

“Itu merupakan sikap politik Gatot yang menginginkan posisinya tetap berjarak dengan pemerintah. Posisi yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Karyono.

Seharusnya, lanjut Karyono, Gatot tak ada salahnya meniru langkah Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang memilih menerima penghargaan meski sama-sama kerap mengkritisi pemerintah.

Fadli dan Fahri yang merupakan mantan wakil ketua DPR, tetap menerima tanda kehormatan dari negara serta menghadiri proses pemberian tanda kehormatan pada Agustus 2020.

"Setelah menerima, keduanya toh tetap kritis. Harusnya mencontoh Fadli dan Fahri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute ini.

Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Gatot tidak hadir. Tetapi sudah mengirimkan surat, kenapa dia memilih tidak ikut menerima bintang jasa dari Negara itu.

“Dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama karena ini suasana COVID-19," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Ambisi Politik Gatot Cs, Jualan Politik "Komunis" Jelang 2024 hingga Picu Keributan di TMP

#Gatot Nurmantyo #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Bagikan