Ambisi Politik Gatot Cs, Jualan Politik "Komunis" Jelang 2024 hingga Picu Keributan di TMP


Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kedua kiri) saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)
MerahPutih.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menuai kontroversi. Hal ini karena aksinya bersama sejumlah purnawirawan bersitegang dengan beberapa pemuda saat aksi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
Usut punya usut, ternyata aksi kericuhan itu karena kegiatan mereka diikuti deklarasi Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (KAMI) yang dikenal kritis terhadap pemerintah.
Saat peristiwa terjadi, Rabu (30/9) itu, kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dijaga ketat oleh personel TNI dan kepolisian.
Baca Juga:
Pangdam Jaya: Tabur Bunga Gatot Nurmantyo Cs Disusupi Deklarasi KAMI
Gatot dan sejumlah purnawirawan sempat bersitegang dengan Dandim 0504/Jakarta Selatan Kolonel (Inf) Ucu Yustia ketika hendak masuk ke area makam.
"Ini di makam pahlawan ya, Anda punya Sapta Marga sumpah prajurit. Anda bertanggung jawab kepada Tuhan YME bahwa kami purnawirawan akan menghormati para pahlawan yang jadi korban G30S/PKI," ujar Gatot kepada Ucu.
Dandim menegaskan, ia hanya melaksanakan tugas dan tidak bermaksud melarang Gatot dan para purnawirawan untuk menyekar ke makam pahlawan.
"Kami hanya menjalankan tugas agar sesuai dengan protokol kesehatan," jawab Kolonel Ucu.
Ucu mengatakan, tak boleh ada kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan.
Ia mengatakan, hanya boleh 30 orang sekali masuk untuk berziarah.
“Saya hargai itu,” kata Gatot saat mendengar 30 orang yang bisa masuk ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Awalnya, para demonstran berorasi sebelum Gatot Nurmantyo datang. Orasi mereka masih dibiarkan oleh para pendukung Gatot selama berjam-jam sebelum akhirnya mereka pergi.
Namun, ternyata aksi mereka belum selesai. Para pedemo tersebut kembali ke depan kawasan TMP Kalibata. Mereka berorasi lagi tak lama setelah Gatot Nurmantyo meninggalkan lokasi.
Sejumlah ormas yang berkumpul di sana, seperti Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI), Pengacara dan Jawara Bela Umat, Bang Japar dan sejumlah organisasi lainnya tersinggung dengan isi orasi kelompok yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa tersebut.
Mereka pun kemudian mendekat ke arah kerumunan demo. Orator yang sebelumnya menggebu-gebu menyindir Gatot dan pendukungnya mendadak diam. Muka mereka pun mulai panik.
Sementara, aparat TNI dan Polri masih berupaya mencegah puluhan anggota FKPPI, dan ormas lain saat hendak menyerang pedemo.
Beberapa mobil pedemo sempat putar arah. Mereka bermaksud meninggalkan lokasi ke arah Cililitan.
Namun, dua mobil pedemo terlanjur terjebak masaa. Massa pun mencoba menyerang puluhan pedemo yang ada di dalam mikrolet tersebut.
Wajah-wajah pedemo yang masih berusia remaja itu panik. Sementara anggota TNI dan polisi terus mencoba menghalau massa yang sudah geram.
Saat massa dicegah TNI, remaja yang ada di dalam mikrolet kabur tunggang langgang ke arah Cililitan. Sementara, mikrolet yang mereka gunakan mengalami sejumlah kerusakan.
Ternyata, aksi mereka itu tak diberikan izin. Bahkan organisasi Persatuan Purnawirswan Warakawuri (Pepabri) TNI pun tak tau soal aksi Gatot cs.

Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman pun mengingatkan, para seniornya itu untuk mau menahan diri dan tak mudah terprovokasi.
"Para purnawirawan yang saat ini sudah mengukir sejarah, bagaimana perjuangan bangsa ini tidak kemudian dikotori oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya," kata Dudung.
Dudung mengatakan, keributan yang terjadi saat acara tabur bunga di TMP Kalibata karena adanya potensi penularan COVID-19 yang saat itu melibatkan 150 orang peserta dari kalangan purnawirawan yang tergabung dalam wadah Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN).
Menurut Dudung, TNI dan Polri saat itu hadir untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat agar terhindar dari penularan COVID-19.
Dudung mengemukakan, peristiwa keributan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB dipengaruhi agenda deklarasi yang memicu kerumunan masyarakat.
"Saya berharap juga mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, yang justru nantinya akan membuat nama baik purnawirawan ini menjadi tidak baik," katanya.
Dudung menegaskan bahwa dirinya beserta staf dan seluruh anggota TNI siap mendukung pemerintah dan siap membantu keluhan-keluhan dari para purnawirawan.
"Nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan sehingga jelas tidak mengambil kesimpulan masing-masing yang akhirnya nanti akan terjadi bentrok," katanya.
Pangdam Jaya juga meminta pengertian dari para purnawirawan atas tugas anggota TNI di tengah wabah COVID-19 saat ini.
"Kami yang sudah melaksanakan tugas di sini sudah cukup lama terutama bagaimana mengendalikan wabah COVID-19 di DKI Jakarta ini. Kami mohon kepada bapak-bapak yang tergabung dalam purnawirawan agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga di tengah mewabahnya COVID-19, apalagi rata-rata sudah di usia lanjut," katanya.
Dudung juga yakin tidak semuanya betul-betul berkeinginan seperti itu.
"Sehingga nanti akan kami komunikasikan dengan senior-senior purnawirawan, semoga paham tentang tugas-tugas kami di sini. Sehingga tidak hanya mendengar sepihak begitu saja dan kemudian diuntungkan oleh pihak-pihak tertentu yang salah," kata Dudung.
Baca Juga:
Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata
Nafsu Politik Gatot cs 'Jualan' Isu PKI.
Aksi Gatot belakangan ini dinilai sebagai bentuk ambisi politiknya jelang Pilpres 2024. Seolah tak mendapat tempat di pemerintahan Joko Widodo, Gatot seperti bermanuver mencari "perahu" untuk kepentingan politiknya.
Massa yang ingin diraihnya yakni kelompok yang selama ini tak suka dengan pemerintahan Jokowi. Kebanyakan dari mereka kebetulan saja percaya akan komunisme.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, propaganda isu komunis dan PKI ini adalah propaganda usang yang terus digaungkan ke tengah-tengah publik dari masa ke masa.
"Tak terkecuali film tentang G30S/PKI versi orde baru yang kontroversial itu tak jarang dijadikan alat propaganda untuk menarik simpati publik. Di sisi lain digunakan untuk menjatuhkan lawan politik," jelas Karyono kepada Merahputih.com beberapa waktu lalu.
Karyono menyebut, jika benar pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengaku diberhentikan menjadi panglima karena memutar film G30S/PKI maka patut diduga, Gatot sedang memainkan gaya politik playing victim.
Ia tengah membangun opini publik seolah menjadi pihak yang teraniaya. Di sisi lain, pernyataan Gatot yang meminta agar film G30S/PKI produksi pemerintah orde baru diputar kembali merupakan strategi propaganda yang dijadikan "jualan" untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat politik (political benefits).
"Dengan propaganda ini diharapkan dapat membangun empati dan simpati," ungkap Gatot.
"Gaya politik Gatot yang getol menggunakan narasi komunis dan PKI mirip gaya politik orde baru yang gemar 'jualan' isu komunis/PKI," tambah dia.
Karyono menganggap, langkah Gatot ini terkesan sulit laku karena momentumnya sudah lewat.
"Propaganda menggunakan narasi komunis/PKI tidak sama kondisinya ketika Orde Baru menggunakan narasi ini karena momentumnya tepat," jelas Karyono.
Selain itu, propaganda isu komunis/PKI sudah tidak efektif untuk menaklukkan lawan politik.
Hal itu teruji ketika isu tersebut digunakan guna membendung laju dukungan PDI Perjuangan dan Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu.
"Propaganda isu komunis/PKI terbukti tidak mampu menaklukkan lawan politik yang diserang dengan isu tersebut," jelas Direktur Indonesia Public Institute ini.
Karyono melihat, pihak yang terus menerus menggunakan isu komunis dan PKI sebagai propaganda politik untuk tujuan berkuasa adalah kelompok yang tidak mau belajar dari kegagalan.
"Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif dan simpatik," tutur Karyono. (Knu)
Baca Juga:
Wadirintel Polda Jatim Minta Gatot Nurmantyo Turun dari Atas Panggung Saat Acara KAMI