Gatot Ajak Buruh Mogok Kerja, Pengamat: Cari Panggung Menuju Pilpres 2024
Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo (Foto: MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib menyesalkan langkah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang mengajak buruh melakukan aksi mogok kerja menolak Omnibus Law pada 6-8 Oktober 2020 mendatang.
Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung. Pasalnya, Gatot telah kehilangan panggung setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI.
Gatot diketahui telah mengumpulkan tokoh-tokoh oposisi yang terdiri dari ulama, kelompok Islam, politis, dan buruh untuk mendeklarasikan KAMI.
Baca Juga
Moeldoko Ingatkan Purnawirawan soal Sapta Marga, Sindir Gatot?
“Mereka semua hanya dimanfaatkan Gatot untuk menaikkan popularitas dirinya demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi,” kata Alfarisi dalam keterangannya, Jumat (2/10).
Alfarisi menyebut, ada sejumlah isu yang dimainkan oleh Gatot. Di antaranya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditungganginya, sebagai strategi untuk menarik perhatian."
Menurut dia, anggapan Gatot tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia “kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh”, mengada-ada dan provokatif.
Pernyataan Gatot, dinilai Alfarisi sangat berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. Pasalnya, hal itu dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.
“Dan Gatot sangat paham bagaimana cara memainkan isu yang memicu sentiment sosial, strategi propaganda dan kontra-pemerintah seperti in,” tegas dia.
Sebagai mantan prajurit TNI, kata Alfarisi, seharusnya Gatot menyampaikan optimisme, narasi yang membuat bangsa bersatu melawan COVID-19, memberikan gagasan dan strategi agar UMKM tetap bisa bangkit di tengah wabah yang melanda.
Baca Juga
PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa
“Di tengah pemerintah sedang fokus bekerja keras menekan penyebaran COVID-19 dan menemukan vaksinasi untuk pandemi ini, harusnya semua komponen tanpa melihat latar partai politik, pilihan politik, ideologi politik, kelompok agama dan kebudayaan, harus bersatu dan bergotong royok agar Indonesia bisa keluar dari bencana non alam yang sedang menjangkit,” tutup dia. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum
Buruh Gelar Aksi Protes Besaran UMP Jakarta 2026, Bawa 3 Tuntutan
UMK Solo 2026 Jauh Dari Kebutuhan Hidup Layak, Buruh Makin Sulit Sejahtera
Gubernur Pramono Instruksikan Pemberian 3 Insentif untuk Buruh