Garuda Oleng, Serikat Pekerja Desak Evaluasi Besar-besaran

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 23 Januari 2018
Garuda Oleng, Serikat Pekerja Desak Evaluasi Besar-besaran

Serikat Pekerja Garuda Bersatu, Captain Bintang Hardiono. (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Evaluasi ini guna membenahi kondisi perusahaan yang dinilai tengah terpuruk.

"Kami meminta Presiden dan Menteri BUMN untuk mengevaluasi Direksi saat ini dan melakukan pergantian direksi dengan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal PT. Garuda Indonesia," ucap salah satu perwakilan Serikat Pekerja Garuda Bersatu, Captain Bintang Hardiono di Jakarta, Selasa (23/1).

Bintang yang masih aktif sebagai pilot Garuda dan merupakan Presiden dari Asosiasi Pilot Garuda menyatakan, kondisi perusahaan plat merah tempatnya bernaung sangatlah parah.

Dia mengungkapkan, program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis dan yang terhadap hanyalah cutting cost sehingga mengganggu kegiatan operasional.

Menurut Bintang, penambahan armada yang dilakukan perusahaan tidak diikuti dengan kemampuan manajemen yang mumpuni untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.

Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia memang tengah menambah armada dalam beberapa tahun belakangan. Dalam dua tahun terakhir saja, Garuda telah menambah 23 unit pesawat terbang baru.

"Peningkatan pendapatan hanya sekedar sebesar 8,6%, masih lebih kecil dari peningkatan biaya sebesar 12,6 persen," katanya.

Kondisi ini pun berdampak pada merosotnya kinerja keuangan Garuda hingga kuarter III 2017 lalu. Tak hanya merugi, nilai saham Garuda pun disebut Bintang terus terbang bebas sampai lebih dari 50 persen.

"Dengan kerugian USD 207,5 juta dan juga nilai saham Garuda kode GIAA per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp 314, turun sebesar 58 persen dari nilai saham pada saat IPO," jelasnya.

Selain itu, Bintang pun menyoroti jumlah Direksi Garuda Indonesia yang disebutnya terlampau banyak. Jumlah Direksi Garuda sendiri saat ini berjumlah sembilan orang, sementara sebelumnya hanya berisi enam orang saja.

Dia beranggapan, penambahan tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan nahasnya tidak disertai dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan sebelumnya.

"Kami minta Menteri BUMN untuk merestrukturisasi jumlah Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 9 orang menjadi 6 orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia," pungkasnya. (Fdi)

#Rini Soemarno #BUMN #Menteri BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Bagikan