Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Evaluasi ini guna membenahi kondisi perusahaan yang dinilai tengah terpuruk.
"Kami meminta Presiden dan Menteri BUMN untuk mengevaluasi Direksi saat ini dan melakukan pergantian direksi dengan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal PT. Garuda Indonesia," ucap salah satu perwakilan Serikat Pekerja Garuda Bersatu, Captain Bintang Hardiono di Jakarta, Selasa (23/1).
Bintang yang masih aktif sebagai pilot Garuda dan merupakan Presiden dari Asosiasi Pilot Garuda menyatakan, kondisi perusahaan plat merah tempatnya bernaung sangatlah parah.
Dia mengungkapkan, program efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan cenderung sangat sporadis dan yang terhadap hanyalah cutting cost sehingga mengganggu kegiatan operasional.
Menurut Bintang, penambahan armada yang dilakukan perusahaan tidak diikuti dengan kemampuan manajemen yang mumpuni untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.
Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia memang tengah menambah armada dalam beberapa tahun belakangan. Dalam dua tahun terakhir saja, Garuda telah menambah 23 unit pesawat terbang baru.
"Peningkatan pendapatan hanya sekedar sebesar 8,6%, masih lebih kecil dari peningkatan biaya sebesar 12,6 persen," katanya.
Kondisi ini pun berdampak pada merosotnya kinerja keuangan Garuda hingga kuarter III 2017 lalu. Tak hanya merugi, nilai saham Garuda pun disebut Bintang terus terbang bebas sampai lebih dari 50 persen.
"Dengan kerugian USD 207,5 juta dan juga nilai saham Garuda kode GIAA per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp 314, turun sebesar 58 persen dari nilai saham pada saat IPO," jelasnya.
Selain itu, Bintang pun menyoroti jumlah Direksi Garuda Indonesia yang disebutnya terlampau banyak. Jumlah Direksi Garuda sendiri saat ini berjumlah sembilan orang, sementara sebelumnya hanya berisi enam orang saja.
Dia beranggapan, penambahan tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi dan nahasnya tidak disertai dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan sebelumnya.
"Kami minta Menteri BUMN untuk merestrukturisasi jumlah Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 9 orang menjadi 6 orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia," pungkasnya. (Fdi)
