Garuda Jadi Maskapai Premium, Pelita Air Garap Premium Ekonomi
Pesawat Pelita Air lepas landas. ANTARA/HO-Humas Pelita Air
MerahPutih.com - Kemenerian Badan Usaha Milik Negara sudah mengumpulkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan PT Pelita Air, termasuk Direktur Utama Citilink sebagai anak usaha Garuda Indonesia, guna membahas peta jalan enam bulan ke depan.
Penggabungan dua perusahaan maskapai penerbangan milik BUMN tersebut akan dipisahkan baik dari sisi pengelola bandara dan penerbangannya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, proses merger atau penggabungan Garuda Indonesia dan Pelita masih dalam tahap kajian dan belum ditentukan targetnya.
"Masih kajian, saya nggak tahu," ujar Erick di Jakarta, Kamis (9/1).
Baca juga:
Kajian BUMN Holding Sektor Maritim Rampung di Triwulan Pertama 2025
Erick menyampaikan, penggabungan dua perusahaan maskapai ini memang akan dilaksanakan. Sebab, keduanya memiliki target bisnis yang berbeda.
Garuda Indonesia akan menjadi perusahaan maskapai premium, sedangkan Pelita Air berada di segmen premium ekonomi. Sementara Citilink akan menyasar pasar ekonomi.
"Nah ini memang integrasi ini harus terjadi dan memang kan jumlah pesawat kita nggak cukup," katanya.
Garuda Indonesia dan Citilink telah berada dalam satu grup. Sementara Pelita Air Service masih berada di bawah naungan PT Pertamina (Persero). (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh