Andika Pratama
MerahPutih.com - Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlangsung lama. Gapensi berharap paling lama tiga minggu.
“Kami usulkan jangan kelamaan. Cukup tiga minggu saja,” Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Kamis (22/2)
Andi mengatakan, bila kelamaan kerugian yang dialami kontraktor akan semakin besar. Sebab selama morotorium, biaya tetap jalan. Kemudian, target-target juga akan sulit tercapai.
Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Jadi ini jedah yang baik untuk dilakukan evaluasi apa semua prosedur keselatan kerja sudah dijalankan. Kalau dijalankan titik lemahnya dimana. Nanti kita tunggu auditnya,” ujar Andi.
Andi berharap agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden.
"Momentumnya harus tetap dijaga, yang terpenting adalah evaluasi menyeluruh atas semua standar pekerjaan,” ujar dia.
Sebelumnya, Gapensi mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta serius melakukan audit daya tahan konstruksi. Berdasarkan kajian Gapensi, sebagian besar pelaksana proyek mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar.
“Kita lihat audit daya tahan ini kurang serius dilaksanakan. Ini bahaya,” ujar Andi.
Dia mengatakan, sejauh ini audit dilakukan hanya berupa audit biaya dan benefit recovery.
“Jadi rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa,” ucap Andi.
Andi mengatakan, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting. Sebab audit ini bertujuan menguji sejauhmana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana. “Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi?” ucap dia.
Dikatakannya, Bank Dunia sudah merekomendasikan, dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017, bahwa setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.
"Apalagi, infrastruktur pada negara-negara miskin dan berkembang di dunia ketiga yang dicirikan dengan minimnya teknologi dan pemahaman baik atas berbagai potensi bencana alam yang ada,” papar dia.
Selain diperluas, audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan. Terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah ring of fire yang memiliki peluang bencana alam yang sangat tinggi.”Kita lihat kemarin ada gempa lagi di Jakarta. Sedangkan audit bangunan-bangunan di Jakarta sangat minim,” imbuh Andi.
Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK paling agresif selama republik berdiri. Hanya dalam hampir empat tahun Jokowi-JK mampu membangun hampir 15 kali panjang infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya.
Gencarnya pembangunan tersebut tidak boleh diperlambat hanya karena satu atau dua insiden. Sebab program tersebut telah direspons positif oleh dunia usaha baik investasi nasional dan asing. Tercatat, terjadi kenaikan minat investasi asing di Indonesia mencapai rata-rata 23 persen, pascapemerintah membangun infrastruktur yang masif dan merata di hampir seluruh Indonesia.
Hanya saja, Gapensi meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur.
“Perlu diperluas ke uji kekuatan, keamanan, dan keselamatan infrastruktur secara rutin,” pungkasnya. (*)
