Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung maraknya praktik politisasi bantuan sosial (Bansos) pada masa kampanye Pemilu 2024, yang terutama dilakukan pihak petahanan
Menurut Ganjar, bansos selalu mendapatkan ruang yang terbaik pada masa kampanye pemilu. Maka, lanjut dia, tidak mengherankan bila banyak orang mengangkat isu bansos saat kontestasi politik.
Ganjar mengungkapkan, biasanya kubu dari pihak petahana akan memanfaatkan seluruh kebijakan dan mengklaimnya sebagai bagian dari kelompoknya. Padahal, bansos merupakan kebijakan nasional, bukan kebijakan individu.
“Itu sebenarnya hal biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebijakan nasional. Bukan individu, sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, agar publik bisa tahu,” kata Ganjar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/1).
Baca juga:
Sebelumnya, pada akhir Desember 2023 saat bertemu masyarakat di Boyolali, Ganjar menegaskan bansos untuk tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah.
Dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah. Padahal, bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.
"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respons pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," tutur Ganjar kala kunjungan ke Boyolali kal itu. (Pon)
Baca Juga:
Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan
