Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Januari 2024
Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan

Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti, jadi istri yang paling aktif melakukan kampanye ke berbagai titik untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Dalam kampanyenya, Atikoh bahkan tidak segan-segan memberikan berbagai bantahan atas informasi salah yang beredar di masyarakat, termasuk soal isu yang beredar di masyarakat jika pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud terpilih, akan menghapus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) hingga program bantuan lainnya.

Baca Juga:

3 Jurus Atikoh Ganjar Majukan Pendidikan Demi Indonesia Emas

Atikoh menjelaskan, justru pasangan Ganjar-Mahfud akan mengoptimalkan dan meningkatkan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan Atikoh saat berdialog dengan Ibu-ibu Bamusi Sulawesi Utara di Hotel Aston Manado, pada Selasa (16/1).

Hastuti, Ketua Lingkungan Ternate Tanjung, Manado menyampaikan isu berhembus di wilayahnya yang berisi jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden, akan menghapus program PKH, Bansos, dan lain-lain. Bahkan, dia sempat mengaku emosi dan panas mendengar isu tidak benar tersebut beredar di lingkungannya.

Hastuti menyampaikan, kepada warganya bahwa isu itu tidak benar. Bahkan, dia menyakini jika Ganjar terpilih sebagai Presiden, segala bantuan bagi masyarakat akan ditambah. Dia pun meminta penjelaskan kepada Atikoh mengenai isu itu.

Atikoh menjelaskan, bahwa isu PKH dan bansos dihentikan jika Ganjar terpilih adalah tidak benar. Justru, segala program bantuan bagi masyarakat akan ditingkatkan dan diintegrasikan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).

"KIP, PKH, KIS, Bansos, Kartu Tani, bahkan sampai 10 mungkin ya yang menerima manfaat, ini akan dijadikan satu. Jadi bukan Bansos dan program-programnya dihilangkan, justru akan dioptimalkan, ditingkatkan, dan yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan. Penerimanya itu mungkin tidak akan seperti kemarin, tidak tepat sasaran," katanya.

Atikoh mengungkapkan, bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak tepatnya program bantuan pemerintah.

"Banyak yang mengeluh ke saya, ‘Bu saya tidak mendapatkan PKH, padahal saya tidak mampu. Saya tidak mendapatkan KIS padahal saya tidak mampu, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun’. Untuk petani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi padahal sangat membutuhkan,” ungkap Atikoh.

Maka dari itu, kata Atikoh, program KTP Sakti Ganjar-Mahfud akan mengintegrasikan data tunggal bagi penerima manfaat. Dengan KTP Sakti nanti datanya akan data tunggal, dan data terintegrasi, terupdate.

"Jadi cukup satu kartu, jadi cukup KTP, pakai NIK, nanti penerima bisa menggunakan itu semua," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Puji Militansi Warga Manado, Atikoh Serukan Kawal Suara Ganjar-Mahfud di TPS

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres 2024 #Dana Bansos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cara Daftar Agen Perlinsos Buat Bantu Tetangga Cairkan Bansos 2027
Mau bantu tetangga dapat bansos 2027? Yuk intip cara daftar jadi Agen Perlinsos resmi dari Kemensos. Siapapun bisa gabung, cek syarat dan langkah mudahnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Oktober 2026
Cara Daftar Agen Perlinsos Buat Bantu Tetangga Cairkan Bansos 2027
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek Syarat dan Jadwal Bantuan Subsidi Upah di Sini
BSU 2026 kembali cair! Pemerintah siapkan Bantuan Subsidi Upah Rp 900 ribu untuk 13,3 juta pekerja. Cek syarat, jadwal, dan cara cek BSU Kemnaker terbaru di sini.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Oktober 2026
BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek Syarat dan Jadwal Bantuan Subsidi Upah di Sini
Berita
Aplikasi Cek Bansos: Cara Cek PKH dan BPNT 2026 Lewat HP, Bisa Pakai NIK
Simak cara cek bansos PKH dan BPNT 2026 lewat aplikasi Cek Bansos Kemensos atau situs resmi menggunakan NIK KTP.
ImanK - Minggu, 27 September 2026
Aplikasi Cek Bansos: Cara Cek PKH dan BPNT 2026 Lewat HP, Bisa Pakai NIK
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan