Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Januari 2024
Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan

Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti, jadi istri yang paling aktif melakukan kampanye ke berbagai titik untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Dalam kampanyenya, Atikoh bahkan tidak segan-segan memberikan berbagai bantahan atas informasi salah yang beredar di masyarakat, termasuk soal isu yang beredar di masyarakat jika pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud terpilih, akan menghapus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) hingga program bantuan lainnya.

Baca Juga:

3 Jurus Atikoh Ganjar Majukan Pendidikan Demi Indonesia Emas

Atikoh menjelaskan, justru pasangan Ganjar-Mahfud akan mengoptimalkan dan meningkatkan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan Atikoh saat berdialog dengan Ibu-ibu Bamusi Sulawesi Utara di Hotel Aston Manado, pada Selasa (16/1).

Hastuti, Ketua Lingkungan Ternate Tanjung, Manado menyampaikan isu berhembus di wilayahnya yang berisi jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden, akan menghapus program PKH, Bansos, dan lain-lain. Bahkan, dia sempat mengaku emosi dan panas mendengar isu tidak benar tersebut beredar di lingkungannya.

Hastuti menyampaikan, kepada warganya bahwa isu itu tidak benar. Bahkan, dia menyakini jika Ganjar terpilih sebagai Presiden, segala bantuan bagi masyarakat akan ditambah. Dia pun meminta penjelaskan kepada Atikoh mengenai isu itu.

Atikoh menjelaskan, bahwa isu PKH dan bansos dihentikan jika Ganjar terpilih adalah tidak benar. Justru, segala program bantuan bagi masyarakat akan ditingkatkan dan diintegrasikan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).

"KIP, PKH, KIS, Bansos, Kartu Tani, bahkan sampai 10 mungkin ya yang menerima manfaat, ini akan dijadikan satu. Jadi bukan Bansos dan program-programnya dihilangkan, justru akan dioptimalkan, ditingkatkan, dan yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan. Penerimanya itu mungkin tidak akan seperti kemarin, tidak tepat sasaran," katanya.

Atikoh mengungkapkan, bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak tepatnya program bantuan pemerintah.

"Banyak yang mengeluh ke saya, ‘Bu saya tidak mendapatkan PKH, padahal saya tidak mampu. Saya tidak mendapatkan KIS padahal saya tidak mampu, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun’. Untuk petani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi padahal sangat membutuhkan,” ungkap Atikoh.

Maka dari itu, kata Atikoh, program KTP Sakti Ganjar-Mahfud akan mengintegrasikan data tunggal bagi penerima manfaat. Dengan KTP Sakti nanti datanya akan data tunggal, dan data terintegrasi, terupdate.

"Jadi cukup satu kartu, jadi cukup KTP, pakai NIK, nanti penerima bisa menggunakan itu semua," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Puji Militansi Warga Manado, Atikoh Serukan Kawal Suara Ganjar-Mahfud di TPS

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres 2024 #Dana Bansos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Kabar Gembira, 219.252 Warga Jakarta Dapat Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Bagi penerima manfaat baru, sudah dilakukan proses pembukaan rekening serta pendistribusian kartu ATM sebelum bantuan disalurkan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
Kabar Gembira, 219.252 Warga Jakarta Dapat Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Indonesia
33,24 Juta Orang Bakal Tetap Bantuan Pangan di Semester 2 Tahun Ini
program bantuan beras dan stabilisasi pangan itu telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta kementerian teknis terkait dan telah memperoleh arahan dari Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
33,24 Juta Orang Bakal Tetap Bantuan Pangan di Semester 2 Tahun Ini
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Luhut Pasang Target Bansos Digital Mulai Jalan Kuartal IV 2026
Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) diluncurkan Oktober-November 2026. Pilot project sudah berjalan di 42 kabupaten/kota.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Luhut Pasang Target Bansos Digital Mulai Jalan Kuartal IV 2026
Indonesia
Bansos Barang Diganti Transfer Duit Tunai Rp 4,5 Juta, Luhut: Semua Dimonitor AI
Sistem data tunggal nasional berbasis AI digunakan untuk bansos, UMKM, dan transparansi pemerintahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Bansos Barang Diganti Transfer Duit Tunai Rp 4,5 Juta, Luhut: Semua Dimonitor AI
Bagikan