Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Januari 2024
Atikoh Bantah Rencana Hentikan Bansos, PKH dan KIS, Tapi Diintegrasikan

Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti, jadi istri yang paling aktif melakukan kampanye ke berbagai titik untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Dalam kampanyenya, Atikoh bahkan tidak segan-segan memberikan berbagai bantahan atas informasi salah yang beredar di masyarakat, termasuk soal isu yang beredar di masyarakat jika pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud terpilih, akan menghapus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) hingga program bantuan lainnya.

Baca Juga:

3 Jurus Atikoh Ganjar Majukan Pendidikan Demi Indonesia Emas

Atikoh menjelaskan, justru pasangan Ganjar-Mahfud akan mengoptimalkan dan meningkatkan program bantuan untuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan Atikoh saat berdialog dengan Ibu-ibu Bamusi Sulawesi Utara di Hotel Aston Manado, pada Selasa (16/1).

Hastuti, Ketua Lingkungan Ternate Tanjung, Manado menyampaikan isu berhembus di wilayahnya yang berisi jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden, akan menghapus program PKH, Bansos, dan lain-lain. Bahkan, dia sempat mengaku emosi dan panas mendengar isu tidak benar tersebut beredar di lingkungannya.

Hastuti menyampaikan, kepada warganya bahwa isu itu tidak benar. Bahkan, dia menyakini jika Ganjar terpilih sebagai Presiden, segala bantuan bagi masyarakat akan ditambah. Dia pun meminta penjelaskan kepada Atikoh mengenai isu itu.

Atikoh menjelaskan, bahwa isu PKH dan bansos dihentikan jika Ganjar terpilih adalah tidak benar. Justru, segala program bantuan bagi masyarakat akan ditingkatkan dan diintegrasikan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).

"KIP, PKH, KIS, Bansos, Kartu Tani, bahkan sampai 10 mungkin ya yang menerima manfaat, ini akan dijadikan satu. Jadi bukan Bansos dan program-programnya dihilangkan, justru akan dioptimalkan, ditingkatkan, dan yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan. Penerimanya itu mungkin tidak akan seperti kemarin, tidak tepat sasaran," katanya.

Atikoh mengungkapkan, bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat soal tidak tepatnya program bantuan pemerintah.

"Banyak yang mengeluh ke saya, ‘Bu saya tidak mendapatkan PKH, padahal saya tidak mampu. Saya tidak mendapatkan KIS padahal saya tidak mampu, tidak mendapatkan kemanfaatan apapun’. Untuk petani, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi padahal sangat membutuhkan,” ungkap Atikoh.

Maka dari itu, kata Atikoh, program KTP Sakti Ganjar-Mahfud akan mengintegrasikan data tunggal bagi penerima manfaat. Dengan KTP Sakti nanti datanya akan data tunggal, dan data terintegrasi, terupdate.

"Jadi cukup satu kartu, jadi cukup KTP, pakai NIK, nanti penerima bisa menggunakan itu semua," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Puji Militansi Warga Manado, Atikoh Serukan Kawal Suara Ganjar-Mahfud di TPS

#Ganjar Pranowo #Pemilu #Pilpres 2024 #Dana Bansos
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Indonesia
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
Bantuan BLT disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
Indonesia
Mulai 20 Oktober 2025, Pemerintah Kucurkan BLT Tambahan ke 35 Juta Orang
Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Mulai 20 Oktober 2025, Pemerintah Kucurkan BLT Tambahan ke 35 Juta Orang
Indonesia
Menkeu Purbaya Klaim Penyaluran Dana Rp 200 Triliun Berdampak pada Kenaikan Konsumsi Listrik Nasional
Berdasarkan laporan PLN per September 2025, konsumsi listrik nasional tumbuh 4,7 persen secara tahunan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Klaim Penyaluran Dana Rp 200 Triliun Berdampak pada Kenaikan Konsumsi Listrik Nasional
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Penyaluran bansos September 2025 diberikan kepada penerima manfaat eksisting maupun penerima baru yang telah menyelesaikan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Indonesia
DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
DPR menilai tambahan ini sangat penting untuk memperkuat daya beli masyarakat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 September 2025
DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Indonesia
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Jika masih melanggar ketentuan, Kemensos memastikan mencabut status penerima manfaat bagi masyarakat yang masih tetap bermain judi online.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Bagikan