Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Hujan interupsi terjadi saat Komisi VII DPR, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot, jajaran PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Antam, dan PT Inalum menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi VII, Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).
Hampir setiap anggota DPR Komisi VII mempertanyakan tentang harga yang ditetapkan oleh Freport sebesar US$1,7 miliar atau setara Rp23,83 triliun (kurs Rp14.016 per dolar AS). Salah satunya dipertanyakan oleh Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra.
"Market value Freeport di global hanya US$4,8 miliar," tanyanya dengan menggebu-gebu.
Director Executive Vice President PT Freeport Indonesia Clementino Lamury membeberkan dasar perhitungan dari penetapan harga tersebut.
Kata Clementino, penetapan harga sebesar US$1,7 miliar sudah berdasarkan asumsi kontrak Freeport yang diperpanjang hingga 2041 nanti.
Selain itu, lanjut Clementino, dasar penetapan harga adalah nilai investasi sebsar US$4,3 miliar untuk underground mining serta rencana investasi yang akan dikeluarkan dari saat ini hingga tahun 2021 oleh Freeport.
"Kami investasi di tambang bawah tanah sampai dengan US$4,3 miliar dan rencana invesatsi US$15 miliar dari sekarang sampai 2021 nanti," ungkapnya.
"Saat ini yang kita tunggu adalah minat dari pemerintah. Itu kita tawarkan kepada pemeritah, pemerintahnya mau atau enggak. Ya itu kan akan mereka evaluasi."
Seperti diketahui, jelang batas tenggat waktu PT Freeport Indonesia menawarkan divestasi (pelepasan) saham sebesar 10,64 persen senilai Rp23,83 triliun kepada Pemerintah Indonesia. Divestasi ini merupakan bagian dari kesepakatan antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2014. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham PT Freeport. (rfd)
BACA JUGA:
