Freddy Numberi Tegaskan Kasus Floyd dan Persoalan di Papua Berbeda

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 12 Juni 2020
Freddy Numberi Tegaskan Kasus Floyd dan Persoalan di Papua Berbeda

Tokoh Papua yang juga mantan menteri era SBY, Freddy Numberi mengimbau warga Papua agar tetap tenang (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Tokoh Papua Freddy Numberi angkat suara terkait kematian George Floyd dengan persoalan rasisme di Papua. Menurutnya, kedua permasalahan itu sangat berbeda.

Dikatakan, kasus George Floyd tentu ikut mendapat simpati di hati masyarakat Indonesia, khususnya di Papua. Hal ini diviralkan melalui media sosial tentang rasis di AS maupun “korban rasis” terhadap orang Papua

Baca Juga

Dalih Polri tidak Hadir di Sidang Praperadilan Ruslan Buton

Tetapi, pertanyaannya apakah perlakuan terhadap orang Papua juga tergolong “rasisme” di Indonesia?. Menurut Freddy, itu masalah perspektif dan perlakuan yang semena-mena ketika pendekatannya sejak awal adalah represif (kekerasan).

"Ada unsur ketidakadilan, kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan sejak awal integrasi dan pendekatan represif pemerintah yang silih berganti terus berlangsung. Butuh Leadership yang kuat untuk merubah sistem yang ada agar pendekatannya lebih manusiawi dan hak-hak demokrasi orang Papua harus dijunjung tinggi dalam negara Indonesia yang demokratis berazaskan Pancasila," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6)

Tokoh Papua yang juga mantan menteri era SBY, Freddy Numberi mengimbau warga Papua agar tetap tenang (Foto: antaranews)
Tokoh Papua yang juga mantan menteri era SBY, Freddy Numberi mengimbau warga Papua agar tetap tenang (Foto: antaranews)

Mantan Gubernur Papua itu menilai butuh payung regulasi yang kokoh dalam hal tersebut diatas serta pengawasan yang ketat dalam setiap bidang kehidupan di Papua, utamanya terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi harus mengubah perspektif pemerintahannya dalam menyelesaikan Papua. Kondisi Papua kini memburuk dalam hal Hak Asasi Manusia, karena komitmen Jokowi sejak awal pemerintahannya tidak dijalankan secara konsisten.

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan represif pemerintah selama ini berpotensi mengobarkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kebencian terhadap pemerintah apalagi mendapat dukungan “angin sorga” dari luar Papua," sambungnya.

Eks Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta penasehat Presiden Jokowi harus meyakinkan kepala negara, bahwa pendekatan keamanan dan pemberangusan hak-hak sipil orang Papua tidak akan menyelesaikan masalah Papua secara tuntas.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Gegabah Terapkan New Normal

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, rezim pemerintah yang ada harus memulai kembali komitmennya untuk menjamin Papua yang lebih aman, damai, sejahtera dan demokratis tanpa diskriminasi

"Jokowi harus meninggalkan legacy dengan mengubah “Memoria Pasionis” (Ingatan Penderitaan) dengan “Memoria Felicitas” (Ingatan Kebahagiaan) di Tanah Papua. Semoga!!!," tegasnya. (Pon)

#Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Tambang Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Peristiwa longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada Senin (8/9) malam sekitar pukul 23.21 WIT.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Tambang Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Indonesia
Tembak Mati Warga Sipil, Pratu TB Ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih
Pelaku Pratu TB sempat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi PA 1709 AV.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
Tembak Mati Warga Sipil, Pratu TB Ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih
Indonesia
Sorong Memanas: Mobil Dinas Gubernur Papua Barat Daya Ikut Hancur Dirusak Massa
Mobil dinas Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut menjadi korban pengerusakan massa dalam aksi penolakan pemindahan Tapol yang berujung ricuh di Kota Sorong
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
 Sorong Memanas: Mobil Dinas Gubernur Papua Barat Daya Ikut Hancur Dirusak Massa
Indonesia
Sorong Memanas Imbas Pemindahan Tapol: Massa Blokade Jalan hingga Rusak Rumah Kajari
Empat tapol yang dipindahkan merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makasar.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Sorong Memanas Imbas Pemindahan Tapol: Massa Blokade Jalan hingga Rusak Rumah Kajari
Indonesia
2 Brimob Tewas di Nabire, Reka Ulang Peragakan 23 Adegan
Usai rekonstruksi, tersangka Suplianus Bagau kembali diamankan ke Rutan Polres Nabire.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
2 Brimob Tewas di Nabire, Reka Ulang Peragakan 23 Adegan
Indonesia
Operasional Bandara Ilaga Papua Sudah Normal Setelah Insiden Kebakaran Pesawat
Pesawat Aviasi Puncak PK-PPI jenis Grand Caravan kehilangan kendali sesaat setelah mendarat, lalu menabrak Pos Pasgat TNI-AU di ujung landas pacu Bandara Aminggaru, Ilaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Operasional Bandara Ilaga Papua Sudah Normal Setelah Insiden Kebakaran Pesawat
Indonesia
Segerombolan Anggota KKB Pelaku Pembunuhan Polisi di Papua Akhirnya Ditangkap
Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Runaki di Nabire.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Agustus 2025
Segerombolan Anggota KKB Pelaku Pembunuhan Polisi di Papua Akhirnya Ditangkap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Ribuan Rakyat Papua Gelar Aksi Memohon agar Jokowi kembali Menjadi Presiden
Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Ribuan Rakyat Papua Gelar Aksi Memohon agar Jokowi kembali Menjadi Presiden
Indonesia
PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur-Polisi Diduga Lakukan Intervensi
Sebelumnya, masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Tabi menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (11/8) siang menuntut netralitas ASN dan Polri.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur-Polisi Diduga Lakukan Intervensi
Indonesia
Cium Eskalasi Kecurangan Hasil PSU Pilkada Papua, PDIP: Jangan Intervensi Kehendak Rakyat
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy mengatakan, semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Cium Eskalasi Kecurangan Hasil PSU Pilkada Papua, PDIP: Jangan Intervensi Kehendak Rakyat
Bagikan