Freddy Numberi Tegaskan Kasus Floyd dan Persoalan di Papua Berbeda

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 12 Juni 2020
Freddy Numberi Tegaskan Kasus Floyd dan Persoalan di Papua Berbeda

Tokoh Papua yang juga mantan menteri era SBY, Freddy Numberi mengimbau warga Papua agar tetap tenang (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tokoh Papua Freddy Numberi angkat suara terkait kematian George Floyd dengan persoalan rasisme di Papua. Menurutnya, kedua permasalahan itu sangat berbeda.

Dikatakan, kasus George Floyd tentu ikut mendapat simpati di hati masyarakat Indonesia, khususnya di Papua. Hal ini diviralkan melalui media sosial tentang rasis di AS maupun “korban rasis” terhadap orang Papua

Baca Juga

Dalih Polri tidak Hadir di Sidang Praperadilan Ruslan Buton

Tetapi, pertanyaannya apakah perlakuan terhadap orang Papua juga tergolong “rasisme” di Indonesia?. Menurut Freddy, itu masalah perspektif dan perlakuan yang semena-mena ketika pendekatannya sejak awal adalah represif (kekerasan).

"Ada unsur ketidakadilan, kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan sejak awal integrasi dan pendekatan represif pemerintah yang silih berganti terus berlangsung. Butuh Leadership yang kuat untuk merubah sistem yang ada agar pendekatannya lebih manusiawi dan hak-hak demokrasi orang Papua harus dijunjung tinggi dalam negara Indonesia yang demokratis berazaskan Pancasila," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6)

Tokoh Papua yang juga mantan menteri era SBY, Freddy Numberi mengimbau warga Papua agar tetap tenang (Foto: antaranews)
Tokoh Papua yang juga mantan menteri era SBY, Freddy Numberi mengimbau warga Papua agar tetap tenang (Foto: antaranews)

Mantan Gubernur Papua itu menilai butuh payung regulasi yang kokoh dalam hal tersebut diatas serta pengawasan yang ketat dalam setiap bidang kehidupan di Papua, utamanya terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden Jokowi harus mengubah perspektif pemerintahannya dalam menyelesaikan Papua. Kondisi Papua kini memburuk dalam hal Hak Asasi Manusia, karena komitmen Jokowi sejak awal pemerintahannya tidak dijalankan secara konsisten.

"Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan represif pemerintah selama ini berpotensi mengobarkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kebencian terhadap pemerintah apalagi mendapat dukungan “angin sorga” dari luar Papua," sambungnya.

Eks Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta penasehat Presiden Jokowi harus meyakinkan kepala negara, bahwa pendekatan keamanan dan pemberangusan hak-hak sipil orang Papua tidak akan menyelesaikan masalah Papua secara tuntas.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Gegabah Terapkan New Normal

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, rezim pemerintah yang ada harus memulai kembali komitmennya untuk menjamin Papua yang lebih aman, damai, sejahtera dan demokratis tanpa diskriminasi

"Jokowi harus meninggalkan legacy dengan mengubah “Memoria Pasionis” (Ingatan Penderitaan) dengan “Memoria Felicitas” (Ingatan Kebahagiaan) di Tanah Papua. Semoga!!!," tegasnya. (Pon)

#Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Penyerangan Polres Mamberamo Raya, Papua, bermula dari laporan keributan warga yang diduga terpengaruh minuman keras di sekitar perempatan SD Adven Burmeso.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Oktober 2025
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Indonesia
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, anggota KKB pelaku penembakan Brigadir Joan H. Sibarani dan warga sipil di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, akhirnya berhasil diringkus.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Indonesia
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Menhut Raja Juli telah mengutus eselon satunya turun langsung ke tanah Papua untuk berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Indonesia
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan,” kata Raja Juli.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
Indonesia
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Kogoya berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan proses serupa dilakukan secara lebih bermartabat dalam menghormati budaya masyarakat Papua.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Bagikan