Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Dukung Investigasi Bareskrim Dugaan Oplosan Beras Food Station

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 15 Juli 2025
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Dukung Investigasi Bareskrim Dugaan Oplosan Beras Food Station

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo. (foto: dokumen PSI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, mendukung penuh proses investigasi dugaan beras oplosan yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya. Baik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri maupun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Food Station merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak pada bidang pengadaan beras untuk wilayah Jabodetabek.

Perusahaan ini diduga mengoplos beras premium dengan beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium. Selain itu Food Station juga diduga menjual beras dengan takaran kurang dari yang dicantumkan pada kemasan.

Saat ini Food Station tengah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP juga sudah melaksanakan audit internal dan melakukan inspeksi langsung ke gudang beras milik Food Station di Cipinang, Jakarta Timur, dan saat ini tengah menunggu hasil uji laboratorium resmi.

"Saya juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang sudah mengungkap kasus ini," ujar Francine, Selasa (15/7).

Baca juga:

Soroti Kasus Beras Oplosan, Ketua DPR RI Puan Maharani: Kupas dan Selidiki dengan Tuntas

Pemprov DKI Tunggu Pemeriksaan Sampel Beras yang Diduga Oplosan

Dugaan kasus yang menimpa Food Station merupakan bagian dari temuan Kementerian Pertanian tentang adanya 212 dari 268 merek beras di Indonesia yang melanggar standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelanggaran ini disebut menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp 99 triliun setiap tahun.

Francine menyebut langkah-langkah investigasi yang tengah dilakukan sangat penting untuk mendorong praktik usaha yang baik.

"Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keluhan konsumen dan dugaan yang dilontarkan Pak Menteri," ujarnya.

Francine menyatakan, PSI dengan tegas mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap dugaan pengoplosan.

"Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait," ucap dia.

Francine menyebut jika terbukti ada tindakan pengoplosan, hal ini sangat merugikan warga Jakarta yang telah membayar harga mahal untuk mendapatkan beras berkualitas tinggi dalam jumlah banyak.

"Alih-alih memperoleh barang sesuai dengan harganya, pembeli malah mendapatkan beras oplosan yang berkualitas rendah," sesalnya.

Menurut dia, hal ini adalah pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada Food Station oleh para konsumen.

Baca juga:

Sindikat Beras Oplosan Harus 'Disikat', DPR : Jika Tidak, Rakyat Jadi Tak Percaya pada Negara

DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Beras Oplosan, Sudah Rugikan Warga

Francine juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak tegas dalam kasus ini.

"Karena jika terbukti, pengoplosan ini menunjukkan adanya masalah besar di dalam BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta dengan baik," ujarnya.

Apabila terbukti, Francine meminta agar para pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ke depannya, perlu ada ketegasan dalam menangani kasus ini.

"Apabila kejahatannya terbukti, maka para pelaku harus dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen yang terlanjur rusak karena munculnya dugaan pengoplosan itu," pungkasnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Beras Oplosan #PT Food Station Tjipinang Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Kasus kematian terkait dengan banjir ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemprov DKI harus bisa melindungi nyawa penduduknya.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Bagikan