Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Dukung Investigasi Bareskrim Dugaan Oplosan Beras Food Station

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 15 Juli 2025
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Dukung Investigasi Bareskrim Dugaan Oplosan Beras Food Station

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo. (foto: dokumen PSI)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, mendukung penuh proses investigasi dugaan beras oplosan yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya. Baik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri maupun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Food Station merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak pada bidang pengadaan beras untuk wilayah Jabodetabek.

Perusahaan ini diduga mengoplos beras premium dengan beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium. Selain itu Food Station juga diduga menjual beras dengan takaran kurang dari yang dicantumkan pada kemasan.

Saat ini Food Station tengah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP juga sudah melaksanakan audit internal dan melakukan inspeksi langsung ke gudang beras milik Food Station di Cipinang, Jakarta Timur, dan saat ini tengah menunggu hasil uji laboratorium resmi.

"Saya juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang sudah mengungkap kasus ini," ujar Francine, Selasa (15/7).

Baca juga:

Soroti Kasus Beras Oplosan, Ketua DPR RI Puan Maharani: Kupas dan Selidiki dengan Tuntas

Pemprov DKI Tunggu Pemeriksaan Sampel Beras yang Diduga Oplosan

Dugaan kasus yang menimpa Food Station merupakan bagian dari temuan Kementerian Pertanian tentang adanya 212 dari 268 merek beras di Indonesia yang melanggar standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelanggaran ini disebut menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp 99 triliun setiap tahun.

Francine menyebut langkah-langkah investigasi yang tengah dilakukan sangat penting untuk mendorong praktik usaha yang baik.

"Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keluhan konsumen dan dugaan yang dilontarkan Pak Menteri," ujarnya.

Francine menyatakan, PSI dengan tegas mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap dugaan pengoplosan.

"Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait," ucap dia.

Francine menyebut jika terbukti ada tindakan pengoplosan, hal ini sangat merugikan warga Jakarta yang telah membayar harga mahal untuk mendapatkan beras berkualitas tinggi dalam jumlah banyak.

"Alih-alih memperoleh barang sesuai dengan harganya, pembeli malah mendapatkan beras oplosan yang berkualitas rendah," sesalnya.

Menurut dia, hal ini adalah pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada Food Station oleh para konsumen.

Baca juga:

Sindikat Beras Oplosan Harus 'Disikat', DPR : Jika Tidak, Rakyat Jadi Tak Percaya pada Negara

DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Beras Oplosan, Sudah Rugikan Warga

Francine juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak tegas dalam kasus ini.

"Karena jika terbukti, pengoplosan ini menunjukkan adanya masalah besar di dalam BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta dengan baik," ujarnya.

Apabila terbukti, Francine meminta agar para pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ke depannya, perlu ada ketegasan dalam menangani kasus ini.

"Apabila kejahatannya terbukti, maka para pelaku harus dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen yang terlanjur rusak karena munculnya dugaan pengoplosan itu," pungkasnya. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Beras Oplosan #PT Food Station Tjipinang Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Bagikan