Andika Pratama
MerahPutih.com - Tiga fraksi DPR yakni PKS, Gerindra, dan PAN dengan tegas menolak Perppu Ormas dijadikan Undang-undang karena dinilai bermasalah secara subtansial dan dinilai tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya Perppu.
Fraksi PKS yang sejak awal keluarnya Perppu memberi catatan kritis dan aktif menerima dan menjaring aspirasi ormas dan LSM, di akhir pembahasan di Komisi II menyatakan tidak setuju Perppu Ormas ini disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan sikap dan keputusan itu diambil setelah Fraksi PKS melakukan kajian yang mendalam, mendengar pendapat ahli, dan aspirasi sebagian besar ormas dan LSM.
"Semua pihak bisa mendengar dan menyimak melalui media publik, mayoritas ahli, aktivis ormas, dan aktivis LSM menilai subtansi Perppu bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (24/10).
Terlebih lagi, kata Jazuli, Perppu ini menjadikan Pemerintah satu-satunya pihak yang menentukan satu ormas layak dibubarkan tanpa melalui proses peradilan seperti diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas yang dianulirnya.
"Menurut kajian kami dan pandangan mayoritas pakar serta aktivis ormas bagian ini yang paling bermasalah karena membuka pintu kesewenangan karena pembubaran ormas tidak due process of law," terangnya.
Jazuli menilai, sejumlah pasal terutama kriteria pelanggaran atau larangan ormas ambigu dan pasal karet yang bisa ditafsirkan sepihak dan sewenang-wenang. Selain itu, tentang pemberatan pidana yang menyimpang dari KUHP berpotensi mengancam kebebasan dan demokrasi yang dijamin konstitusi.
"Hak konstitusional warga negara dan demokrasi inilah yang ingin kami jaga. Selain itu, tujuan Fraksi PKS dan Fraksi-Fraksi yang menolak Perppu justru baik bagi Pemerintah karena menjaganya agar tidak jatuh pada kesewenangan dan sikap otoriter yang pasti dimusuhi rakyat," tegas Jazuli.
Anggota DPR Dapil Banten ini menegaskan, sikap fraksinya yang tidak menolelir radikalisme dan tindakan yang mengancam atau ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Menurutnya, sikap tegas itu justru harus ditunjukkan dengan merujuk secara konsekuen pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
"Itulah konsensus yang telah kita sepakati bersama, antara DPR dan Pemerintah, dalam UU 17/2013 tentang Ormas, yang dianulir dengan Perppu ini. Sehingga kami menilai sejatinya tidak ada kekosongan hukum, justru aturan UU jelas dan lebih kuat. Ini yang membuat Perppu kehilangan basis argumentasi kegentingannya. Jikapun ada hal yang dianggap kurang dan perlu diperbaiki maka kita revisi aja UU Ormas, bukan dengan Perppu yang membuka kesewenangan ini," pungkas Jazuli. (Pon)
