Fraksi PDIP Minta Pemprov DKI Terbuka Rekrut TGUPP

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 03 April 2018
Fraksi PDIP Minta Pemprov DKI Terbuka Rekrut TGUPP

Rapat paripurna menanggapi Fraksi DPDR. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus terbuka dalam menerima Tim Gebernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Karena, kata Gembong, anggaran dana untuk TGUPP sebesar Rp 28 miliar di APBD DKI dialihkan ke pos anggaran ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). Dalam perekrutan Bappeda diwajibkan menggunakan mekanisme lelang terbuka.

"TGUPP itu rekrutmennya harus terbuka. Karena apa, karena alokasi anggaran melekat di SKPD loh, anggaran di bapeda konsekuensinya melakukan perekrutan di bappeda," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/4).

"Iya makanya, itu harusnya terbuka, lelang terbuka pengadaan barang dan jasa, hati-hati karena anggaran di bappeda," sambungnya.

rapat paripurna menanggapi Fraksi DPDR. (MP/Asropih)
Rapat paripurna menanggapi Fraksi DPDR. (MP/Asropih)

Sementara itu, menurut Gembong, bila perektrutan terbuka TGUPP tak dilaksanakan ia menduga ada pertemuan membahas hal tersebut. Namun, Politisi Partai PDIP ini pun tak menjelaskan pertemuan dengan siapa dalam TGUPP tersebut.

"Jadi ketika rekrutmen tertutup nanti ada pertemuan, Haqqul yakin nanti ada pertemuan," tutupnya

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan seleksi anggota TGUPP di bidang penataan wilayah Pesisir dan Komite Ekonomi.

TGUPP yang sudah dibentuk adalah bidang Pencegahan Korupsi, yang dipimpin Bambang Widjojanto, serta Bidang Harmonisasi Regulasi, yang dipimpin Rikrik Rizkiyana. Lalu, Bidang Percepatan Pembangunan baru diketahui dengan terbitnya Kepgub Nomor 453 Tahun 2018. (Asp)

Baca juga berita terkait di: Usulan Nasdem untuk Program OK OCE Ditolak Anies Baswedan

#Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
Selama ini, Pemprov DKI rutin membuka banyak formasi PJLP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pramono Pastikan Tunjangan PNS dan PPPK Aman Meski DBH Dipangkas Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?
Meski DBH dipotong, Pemprov DKI tetap optimis mampu mencari sumber pendanaan alternatif dan kreatif
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?
Indonesia
Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung
Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dirancang tidak hanya sebagai pasar hewan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pramono Minta Pedagang Pasar Barito Segera Pindah ke Lenteng Agung
Indonesia
Pedagang Bingung Mau Jualan Apa Jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan
Beberapa pasal krusial yang diprotes mencakup larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pedagang Bingung Mau Jualan Apa Jika Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disahkan
Indonesia
Rp4,1 Miliar Mengalir untuk Masa Depan, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap Ke-4 untuk 1.238 Siswa
Pemprov DKI sendiri diketahui menargetkan sebanyak 6.654 ijazah dapat diputihkan melalui program ini pada tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Rp4,1 Miliar Mengalir untuk Masa Depan, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap Ke-4 untuk 1.238 Siswa
Indonesia
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta kembali menyegel empat lahan parkir off street ilegal di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Kalau itu dianggap bencana, pemerintah akan lebih serius
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Indonesia
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 15 triliun, yang kini tersisa Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Indonesia
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, turut menyoroti isu kebocoran di sektor parkir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Indonesia
Dishub DKI Respons Temuan Pansus Soal Parkir Liar di Lahan Pemprov, Potensi Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Parkir liar selama dua dekade di lahan pemprov, Dishub DKI angkat bicara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Dishub DKI Respons Temuan Pansus Soal Parkir Liar di Lahan Pemprov, Potensi Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Bagikan