Fraksi Partai Golkar Dorong Masyarakat Pahami Dampak Negatif Judi Online
Golkar menilai, judi online memiliki efek negatif dan daya rusak luar biasa (@fraksigolkar)
MerahPutih.com - Fraksi Golkar DPR RI meminta agar masyarakat memahami dampak negatif dan bahaya dari judi online (judol).
Saat ini Indonesia tengah menghadapi darurat judi online. Golkar menilai, judi online memiliki efek negatif dan daya rusak luar biasa yang membahayakan peradaban bangsa serta perekonomian.
Golkar pun akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya judi online.
Baca juga:
"Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami dampak negatif dan bahaya dari judi online," tulis akun Instagram Fraksi Golkar DPR RI @fraksigolkar, Jumat (22/11).
Golkar DPR RI juga mendorong pemerintah meningkatkan proses pengawasan terhadap upaya pemberantasan yang dilakukan aparat hukum dan instansi terkait melalui fungsi-fungsi kedewanan di parlemen.
Baca juga:
Tak Jalankan Rekomendasi Bahlil, Politisi Senior Golkar Dukung Calon PDIP di Pilkada Solo
Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut "berperang" melawan judi online demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari perusakan mental.
"Dan keterpurukan ekonomi akibat dari judi online," tuturnya. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes