Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital

MERAHPUTIH.COM - INDONESIA, khususnya Jakarta, tengah menghadapi gelombang tantangan serius dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Fenomena ini bukan hanya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi warga, melainkan juga menimbulkan ancaman terhadap meningkatnya angka pengangguran dan memperlebar jurang ketimpangan sosial di Ibu Kota.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim mengaku prihatin atas kondisi ini. Tingginya angka PHK ini harus menjadi perhatian kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa sekadar menjadi penonton; dibutuhkan tindakan strategis dan terukur yang berpihak pada rakyat," kata Nur Afni di Jakarta, Kamis (8/5).

Ia mendorong Pemprov DKI untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja strategis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sektor-sektor seperti digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga program padat karya berbasis komunitas lokal harus menjadi prioritas. "Kami juga menilai pentingnya memperluas program pelatihan keterampilan ulang (re-skilling) bagi pekerja terdampak agar mereka bisa beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja baru yang semakin kompetitif," tuturnya.

Baca juga:

Badai PHK Melanda, Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diuskan Jadi 1 Tahun Dari 6 Bulan

Menurut dia, kebijakan ini perlu dibangun dengan pendekatan kolaboratif bersama dunia usaha, akademisi, serta komunitas kewirausahaan agar solusi yang diambil benar-benar relevan dan berdampak nyata.

Nur Afni menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Fraksi Partai Demokrat mendesak agar program-program konkret dari pemprov segera direalisasikan. Hal itu seperti pelatihan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan. BLK ini harus menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk keterampilan digital seperti content creator TikTok, desain animasi, serta keahlian lain yang terstandardisasi dengan sertifikasi resmi.

Selain itu, ada pula pemberian dukungan modal dan pembinaan untuk UMKM. Langkah ini diyakini bisa menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal sebagai tameng dari dampak PHK. "Penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja terintegrasi guna mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memberikan pembekalan yang dibutuhkan," ucapnya.

Program lainnya yakni penyediaan layanan konseling 24 jam, khususnya untuk generasi Z yang terdampak PHK, agar mereka mendapatkan pendampingan psikologis dan arahan karier secara profesional. Ia mengatakan krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif.

"Kami di Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak bagi pekerja," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak